Radarsampit.jawapos.com - Harga beras saat ini sedang bergejolak. Banyak keluhan di saat produksi dan stok beras sedang banyak-banyaknya, tapi harga beras di tingkat pengecer atau ritel naik.
Pemerintah melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menyalurkan beras murah SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan).
Seperti diketahui beras SPHP harganya di bawah harga beras pada umumnya. Keberadaan beras SPHP cukup krusial, di saat Indonesia mengalami penurunan produksi beras beberapa waktu lalu.
Saat itu sempat dilakukan pembatasan pembelian beras di ritel. Kemudian masuk beras SPHP dengan stok yang cukup besar.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespon keberadaan beras murah SPHP itu.
Dia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran.
“Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati," kata Amran dalam keterangannya Sabtu (12/7/2025).
Dia mengingatkan beras SPHP jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh mafia pangan atau pihak yang tidak bertanggung jawab. "Saya minta tidak tegas mafia pangan," tegasnya.
Peringatan itu didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri.
Satgas Pangan mengendus dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran.
Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen.
“SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,” kata Amran.
Dia menerangkan SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat.
Kemudian juga didistribusikan koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi," kata Amran. Menurut dia, jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Maka distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu di sisi hulu, Kementan terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi.
Kemudian dengan bantuan benih tahan kekeringan dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional periode Januari sampai Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton. Angka ini naik 14,09 persen dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.
“Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya," katanya.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bansos adalah dua sisi mata uang. Bansos tujuannya menjaga akses rakyat miskin untuk menjangkau beras.
Sedangkan SPHP untuk menstabilkan pasar.
Amran menekankan dengan pesan kuat kepada seluruh pemangku kepentingan pangan nasional.
"Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan," tandasnya. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Dia berpesan supaya beras SPHP dikelola dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko