JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mempercepat rencana pembangunan jaringan Sekolah Unggul Terintegrasi sebagai langkah strategis menutup kesenjangan akses pendidikan dan menyiapkan generasi muda yang kompetitif.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan layanan pendidikan dasar hingga menengah dalam satu kawasan sehingga siswa dari berbagai latar belakang bisa menikmati kurikulum berkualitas tanpa harus pindah jauh dari daerah asalnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, negara harus aktif menemukan dan membina potensi anak bangsa yang tersembunyi akibat keterbatasan ekonomi.
”Kita harus cari anak-anak terpintar Republik Indonesia. Kita beri pendidikan terbaik, supaya kelak bisa menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Sekolah unggulan full beasiswa ini bukan proyek pendidikan biasa tetapi investasi negara untuk melahirkan generasi ilmuwan peneliti dan pemimpin masa depan dari anak-anak Indonesia terbaik,” ujar Presiden.
Prabowo menuturkan, program bukan sekadar fasilitas, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas SDM.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, kementerian telah mulai menyusun kerangka konsep untuk sekolah terintegrasi yang bersifat non-asrama dan menggabungkan tiga jenjang yakni SD SMP dan SMA dalam satu lokasi.
”Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama,” kata Abdul Mu’ti.
Pemerintah menargetkan satu sekolah terintegrasi di tiap kecamatan dan menyiapkan langkah teknis lanjutan termasuk pembahasan lahan dan model pendanaan.
Rencana ini juga memuat penekanan pada pemberian beasiswa penuh bagi peserta dari keluarga kurang mampu sehingga seleksi dan rekrutmen tidak hanya berbasis lokasi atau kemampuan ekonomi.
Pendekatan tersebut dimaksudkan agar talenta dari lapisan sosial manapun memiliki akses masuk ke jalur pendidikan kelas dunia yang diharapkan membuka peluang ke universitas ternama dunia, seperti Harvard, Oxford, atau MIT.
Pemerintah daerah hingga organisasi masyarakat merespons positif sekaligus mengingatkan pentingnya kajian teknis demi kesinambungan anggaran dan operasional.
Meski dukungan politis dan program terlihat ambisius, pemerintah juga mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dituntaskan antara lain skema lahan mekanisme pendanaan rekrutmen guru dan standardisasi kurikulum.
Kementerian terkait menyatakan, fokus awal adalah merampungkan kurikulum rekrutmen guru dan aspek akademik sementara detail teknis, seperti pemanfaatan gedung dan alokasi lahan dibahas pada tahap berikutnya. (*/ign)
Editor : Gunawan.