JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menegaskan komitmennya menyediakan data yang representatif dan akurat untuk mendukung kebijakan nasional, terutama menyangkut kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi.
Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 dimajukan menjadi Februari guna menghindari bias data selama Ramadan.
”Selama Ramadan, pola belanja rumah tangga meningkat tajam dan tidak mencerminkan kebiasaan konsumsi biasa. Jika pengumpulan data dilakukan saat itu, angka pengeluaran akan terkesan lebih tinggi, sehingga garis kemiskinan terukur lebih rendah secara semu,” jelas Ateng.
Melalui penjadwalan yang lebih hati‑hati, Susenas Februari 2025 melibatkan 345.000 rumah tangga di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, memastikan cakupan luas dan validitas data.
Hasilnya, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 8,47% atau setara 23,85 juta jiwa—turun 0,2 juta orang dibandingkan September 2024.
”Atas penurunan ini berkontribusi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, pemulihan lapangan kerja, dan efektivitas program bantuan sosial. Data Susenas yang representatif membantu pemerintah menargetkan intervensi dengan tepat,” tambah Ateng.
Selain menjadi sumber resmi garis kemiskinan, Susenas juga mendasari perhitungan gini ratio, indeks keparahan kemiskinan, dan indeks modal manusia—indikator krusial untuk mencapai sasaran RPJMN 2025–2029.
Menanggapi perbedaan angka kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia, Ateng menjelaskan metode berbeda di baliknya.
BPS mengukur kemiskinan berdasarkan pengeluaran untuk kebutuhan dasar spesifik Indonesia (CBN), sedangkan Bank Dunia menggunakan standar global PPP sebesar US$ 6,85 per kapita per hari.
”Karena BPS menggunakan kerangka kebutuhan mendasar masyarakat kita, datanya lebih relevan untuk merumuskan kebijakan di dalam negeri,” tegasnya.
Dengan metode pengumpulan dan analisis yang disesuaikan dengan konteks lokal, BPS memastikan data statistiknya berkualitas tinggi dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat, adil, dan inklusif. (*/ign)
Editor : Gunawan.