Presiden Joko Widodo saat berpidato menuturkan bahwa perkembangan ekonomi digital begitu pesat. Indonesia pun tak kalah. “Saya mengapresiasi kartu kredit pemerintah domestik dan juga QRIS, QR Code Indonesian standart, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia,” ujarnya.
Jokowi minta kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) dan direktur bank HIMBARA untuk mendampingi program anyar ini. Pendampingan perlu dilakukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dengan adanya KKP, Jokowi menegaskan, ada kecepatan pembayaran. Dia menyadari jika selama ini pembayaran dari pemerintah selalu mundur. “Dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya,” ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berpesan agar belanja yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan asal produk. Jokowi bahkan mengharuskan jajarannya untuk memberikan perhatian pada produk buatan dalam negeri.
”Sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak maupun PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor,” katanya.
Lalu dengan adanya QRIS, Jokowi minta agar bisa dikoneksikan antar negara. Jika terealisasi akan memudahkan UMKM, pariwisata, dan pegiat ekonomi lain. “Saya harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar,” ujar Kepala Negara.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan, KKP domestik merupakan skema pembayaran berbasis kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah yang efektif diimplementasikan mulai 1 September 2022. Pada tahap awal, penerbitan instrumen pembayaran itu dilakukan oleh Himpunan Bank milik Negara Himbara. Yakni, BNI, BRI dan Bank Mandiri. Yang kemudian akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap.
”Implementasi KKP domestik ini dilakukan melalui interkoneksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” paparnya.
Selain itu, BI juga meluncurkan QR antar negara (cross-border QR). Selain mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional, juga menguatkan kerja sama internasional. Khususnya di Asia Tenggara sejalan dengan agenda prioritas G20 melalui ASEAN Payment Connectivity.
Pada Mei 29 2022 lalu, lima Gubernur Bank Sentral: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah berkomitmen untuk menyambungkan sistem pembayaran. Memastikan penerapan cross-border payment menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau fast payment di lima negara tersebut. Sehingga menjawab tantangan dan kebutuhan transfer yang cepat di masyarakat.
Kemarin (29/8), implementasi pembayaran berbasis QR code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand resmi berlaku. Kerja sama itu diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 lalu. Kemudian, dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.
Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant. Lebih lanjut, BI dan Bank Of Thailand (BoT) menyepakati inisiasi kolaborasi transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment.
Bagi Indonesia, inisiatif tersebut merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam mendorong penggunaan mata uang lokal. Memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara sekaligus memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makroekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.
”Sehingga sudah untuk transaksi pariwisata, perdagangan UMKM sudah bisa menyambungkan QR,” beber pria asal Sukoharjo itu.
Dalam kesempatan itu, BI juga menyepakati kerja sama dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dan penerapan pembayaran berbasis cross-border QR payment linkage antara Indonesia dan Singapura. Memfasiltasi pengguna dalam melakukan pembayaran ritel secara instan, aman, dan efisien dengan memindai kode QRIS atau kode QR NETS yang ditampilkan oleh merchants.
Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Singapura akan memberdayakan individu dan bisnis. Terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk melakukan perdagangan lintas negara, e-commerce, dan transaksi keuangan lainnya secara efisien.
Rencananya, implementasi kerja sama ini berlaku mulai paruh kedua 2023. Dengan harapan akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Seiring dengan kembali aktifnya arus perjalanan internasional. Arus kunjungan antar kedua negara tercatat 1,9 juta pengunjung dari Singapura ke Indonesia dan 3,1 juta pengunjung dari Indonesia ke Singapura.
Inisiatif linkage kode QR akan dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah arahan bersama BI dan MAS. Termasuk Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), RAJA (Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto), dan NETS.
BI dan MAS juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral kedua negara. Seperti transaksi perdagangan dan investasi langsung. Sejalan dengan upaya bersama di kawasan ASEAN dalam mewujudkan integrasi keuangan.
Khususnya, memfasilitasi penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam proses penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi intra-ASEAN. Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan inisiatif ini untuk mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar dan biaya dalam melakukan transaksi bilateral antar negara.
Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput menyampaikan, ASEAN Payment Connectivity Initiative menunjukan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif. QR cross border memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan transaksi pembayaran barang dan jasa melalui QR Code secara instan, aman, dan efisien.
Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan fast payment systems yang terdapat pada kedua negara. Yakni BI Fast dan Thailand's PromptPay yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna.
Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Thailand akan menyediakan real time cross border fund transfer untuk pekerja migran, ekspatriat, dan UMKM dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien. “Melalui inisiatif tersebut, konektivitas pembayaran di ASEAN akan semakin inklusif kedepannya,” terang Sethaput.
Sementara itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, KKP Domestik merupakan bagian dari Aksi Afirmasi Belanja Pemerintah dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya.
KKP Domestik merupakan bentuk implementasi Inpres No. 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non-tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
"Dengan menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan, karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita, dan biaya transaksi pun kembali ke negara kita,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa opung ini juga meminta Presiden Jokowi agar dapat mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat mengaplikasikan KKP Domestik secara luas di daerah.
“KKP Domestik ini kiranya dapat segera diadopsi dan diimplementasikan juga oleh Pemerintah Daerah. Diperlukan dukungan dari BPD, dalam rangka percepatan perluasan KKP Domestik di daerah. Kiranya Bank Indonesia turut membantu pendampingan ke seluruh Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (han/lyn/tau/jpg) Editor : Administrator