SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat apresiasi dari DPRD.
Meski demikian, pemerintah daerah diminta tidak berpuas diri dan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menegaskan setiap catatan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus menjadi perhatian serius bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Selain Mark Up Beli Barang, Dadan CS Juga Keruk Untung dari Yayasan Abal-Abal yang Kelola SPPG
“WTP ini tentu menjadi kebanggaan bersama karena menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan baik. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap catatan yang masih diberikan BPK. Semua rekomendasi itu harus segera dibenahi,” ujarnya, Rabu (3/6).
Politikus Gerindra tersebut menilai rekomendasi BPK merupakan bahan evaluasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, temuan yang masih berulang harus segera diperbaiki agar tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.
“Jangan hanya fokus mempertahankan WTP. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi BPK bisa ditindaklanjuti secara maksimal sehingga tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan,” tegasnya.
Baca Juga: Warga Madurejo Gantung Diri di Ventilasi Belakang Rumah
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Juliansyah juga mengapresiasi kerja keras jajaran Pemkab Kotim yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP. Namun, menurutnya, prestasi tersebut harus dibarengi komitmen untuk terus melakukan pembenahan pada sektor-sektor yang masih menjadi perhatian auditor negara.
“WTP adalah pencapaian yang baik, tetapi jangan sampai membuat kita terlena. Catatan BPK harus menjadi pijakan untuk terus berbenah demi mewujudkan pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” pungkasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor