Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Kotim Kaji Perampingan OPD Imbas Efisiensi Anggaran

M
Penulis: M. Akbar❯
Pj Sekda Kotim, Umar Kaderi, mengatakan penataan kelembagaan masih dikaji agar tidak merugikan ASN.  (Akbar/Radar Sampit)
Pj Sekda Kotim, Umar Kaderi, mengatakan penataan kelembagaan masih dikaji agar tidak merugikan ASN. (Akbar/Radar Sampit)

Advertisement

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah mengkaji penataan dan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas birokrasi.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping namun tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim, Umar Kaderi, mengatakan struktur organisasi pemerintahan saat ini masih tergolong gemuk sehingga membutuhkan evaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing perangkat daerah.

Advertisement

“Semakin gemuk OPD, semakin besar anggarannya. Kita berharap struktur organisasi kita minim struktur tetapi kaya fungsi. Itulah yang idealnya harus kita lakukan,” kata Umar, Kamis (4/6).

Menurut Umar, selama ini pembentukan struktur organisasi sering kali dilakukan lebih dahulu, sementara analisis jabatan dan analisis beban kerja baru dilakukan setelahnya. Kondisi tersebut menyebabkan struktur organisasi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

“Harapan kita ini dibalik, fungsinya yang besar tetapi strukturnya kecil. Karena saat ini fakta yang ada, bentuk organisasi dulu baru kemudian kita menganalisis beban kerjanya,” tambahnya.

Advertisement

Ia menjelaskan, penataan kelembagaan yang berbasis analisis jabatan dan analisis beban kerja diyakini mampu menciptakan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan fokus pada pelayanan publik.

Namun demikian, Umar mengakui proses perampingan organisasi tidak lepas dari tantangan, terutama terkait kemungkinan berkurangnya jabatan struktural dalam susunan organisasi yang baru.

Apabila penataan dilakukan sesuai kebutuhan organisasi, ada potensi sejumlah jabatan tidak lagi diperlukan sehingga berdampak pada pejabat yang saat ini menduduki posisi tersebut.

“Yang menjadi masalah, jika itu dilakukan sesuai regulasi yang ada, bisa saja ada pejabat yang harus dinonjobkan atau tidak lagi diangkat pada jabatan tertentu,” ujarnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kondisi Fiskal Lamandau Stabil di Tengah Efisiensi Anggaran

Kondisi Fiskal Lamandau Stabil di Tengah Efisiensi Anggaran

Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyebut kondisi fiskal Kabupaten Lamandau masih stabil di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

DPRD Kalteng Ingatkan Pemda Soal Prioritas: Kebutuhan Warga Harus Diutamakan

DPRD Kalteng Ingatkan Pemda Soal Prioritas: Kebutuhan Warga Harus Diutamakan

Yetro Midel Yoseph, mengingatkan agar skala prioritas pembangunan daerah harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat

Terdampak Efisiensi Anggaran, Realisasi Bantuan Rp500 Juta per Desa Terpaksa Ditunda

Terdampak Efisiensi Anggaran, Realisasi Bantuan Rp500 Juta per Desa Terpaksa Ditunda

Legislatif juga menyadari kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 ini sangat minim karena adanya efisiensi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer