SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Polemik antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akhirnya mendapat perhatian serius DPRD Kotim.
Sejumlah anggota dewan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Samuda di Jalan HM Arsyad, Kelurahan Mentaya Hilir Selatan, Senin (18/5).
Sidak dilakukan setelah berbagai persoalan di SPBU tersebut viral di media sosial. Mulai dari keributan antrean kendaraan hingga keluhan sopir ambulans yang disebut kesulitan mendapatkan BBM.
Rombongan DPRD yang hadir terdiri dari Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur, Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannor, anggota Komisi II Zainuddin, serta anggota Komisi I Wahito Fajriannor. Sidak juga melibatkan unsur kepolisian, kecamatan, Koramil Samuda hingga Mako Ditpolairud Polda Kalteng.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor mengatakan, sidak dilakukan sebagai tindak lanjut atas keresahan masyarakat terkait antrean BBM yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Ini menindaklanjuti pemberitaan yang viral beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan antrean BBM sebenarnya tidak hanya terjadi di Kotim. Namun, kondisi di SPBU Samuda dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus memicu keresahan masyarakat.
“Kami ingin memastikan apa yang menjadi permasalahan di SPBU ini bisa segera diselesaikan,” katanya.
Saat sidak berlangsung, kondisi antrean kendaraan di SPBU terlihat lebih lengang dibanding hari-hari sebelumnya. Meski begitu, DPRD menilai persoalan antrean tetap harus dibenahi agar tidak kembali menimbulkan dampak buruk.
Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur mengungkapkan, antrean kendaraan sebelumnya bahkan sempat mengular hingga keluar area SPBU.
“Biasanya antrean mobil sampai keluar. Saya sendiri sempat kesulitan mengisi BBM non subsidi karena tertutup antrean. Ini yang harus dibenahi agar tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan distribusi BBM tidak dipengaruhi ulah oknum tertentu yang justru merugikan masyarakat luas.
“Jangan sampai gara-gara oknum tertentu semua masyarakat jadi terkena imbasnya,” ujarnya.
Sementara itu, Manajer SPBU Samuda, Adi, menyambut baik sidak yang dilakukan DPRD dan pihak terkait. Ia memastikan pihak SPBU tetap melayani pengisian BBM sesuai prosedur dan tidak melakukan pembatasan di luar ketentuan.
Adi juga membantah adanya pengurangan kuota distribusi BBM di SPBU Samuda.
“Kuota BBM masih aman. Kami juga membutuhkan masukan dari semua pihak agar persoalan di SPBU ini bisa menjadi evaluasi ke depan,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko