PALANGKA RAYA,radarsampitjawapos.com- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai memantik kekhawatiran. Pemerintah daerah pun waspada. Pasalnya, berpotensi menyeret naik harga kebutuhan pokok dan memicu inflasi.
Mengantisipasi dampak tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat Dampak Kenaikan BBM, Senin (20/4).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar dampak kenaikan BBM tidak melebar dan membebani masyarakat.
Agustiar menegaskan, persoalan BBM bukan sekadar soal pasokan energi, melainkan menyangkut stabilitas ekonomi daerah secara menyeluruh. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar potensi gejolak harga bisa ditekan sejak dini.
“Kami berharap langkah ini dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi, serta mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi ke depan. Karena persoalan BBM memiliki dampak yang sangat luas terhadap berbagai sektor,” ujarnya.
Menurut dia, kebutuhan BBM di Kalteng tergolong besar. Saat ini distribusi didukung sejumlah depot di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun. Namun, distribusi tetap harus dikawal ketat agar pasokan merata dan tepat sasaran.
Baca Juga: BBM Naik, Polisi Siaga! Patroli Diperketat, Antisipasi Gejolak dan Gangguan Kamtibmas
Wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian menjadi perhatian utama. Pasokan BBM dan LPG di daerah tersebut harus terjaga agar roda ekonomi tidak terganggu.
“Kami berharap ada penyesuaian distribusi, khususnya pada wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi. Ini penting agar distribusi BBM dan LPG lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Agustiar mengingatkan, bila distribusi tidak segera dibenahi, persoalan BBM bisa berkembang menjadi masalah serius. Sebab dampaknya akan langsung terasa pada harga kebutuhan pokok, biaya logistik, hingga inflasi daerah.
“Permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah konkret dan cepat dari kita semua,” imbuhnya.
Tak hanya distribusi, pengawasan juga diminta diperketat. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, hingga pengawasan langsung di SPBU untuk mencegah penyimpangan.
Selain itu, pengaturan pola distribusi BBM subsidi dan non-subsidi juga dinilai penting agar antrean di SPBU tidak semakin parah.
“Pastikan subsidi tepat sasaran dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan. Kami tegaskan lagi dan menilai bahwa permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua,” papar Agustiar.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden juga menyampaikan, pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun LPG 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.
Pengendalian inflasi daerah, lanjutnya, menjadi prioritas melalui monitoring harga, sidak pasar, serta intervensi apabila terjadi lonjakan. Selain itu, perlindungan masyarakat diperkuat melalui bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan.
“Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan,” ujarnya.
Di sisi lain tambahnya, pihak Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, antara lain melalui penguatan stok, monitoring distribusi secara real time, serta optimalisasi logistik. Hal ini perlu didukung dengan sinergi di tingkat daerah.
“Maka itu kami sarankan agar pertamina menambah jam operasional penjualan BBM hingga tengah malam. Bahkan bagus lagi 24 jam. Sampai kondisi normal kembali,” pungkas Linae Victoria Aden. (daq/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama