JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Tagar dan wacana bertitel “Reset Indonesia” marak beredar di ruang publik dan media sosial belakangan ini, sehingga menimbulkan kekhawatiran para pemangku kepentingan bahwa narasi tersebut dapat diselewengkan untuk kepentingan yang mengancam persatuan.
Beberapa tokoh menilai ungkapan itu bukan hanya bentuk kritik politik biasa, melainkan berisiko menjadi alat provokasi yang dapat melemahkan konsensus kebangsaan bila disebarkan tanpa penjelasan dan tujuan yang jelas.
Pernyataan tersebut mengemuka saat sejumlah organisasi masyarakat mengangkat isu ini dalam agenda publik dan kegiatan kebangsaan.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) AR Waluyo Wasis Nugroho yang akrab disapa Gus Wal mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terbawa wacana perubahan radikal yang menurutnya tidak disertai kajian dan pijakan nilai kebangsaan.
”Istilah ‘reset’ kerap dimaknai sebagai agenda perubahan besar yang bisa mengguncang tatanan politik ekonomi dan sosial tanpa memperhatikan konsekuensi terhadap stabilitas,” ujar Gus Wal.
Gus Wal mengingatkan pengalaman sejarah bahwa transformasi yang dipaksakan tanpa persetujuan luas rentan menimbulkan konflik horizontal.
”Indonesia bukan sekadar kumpulan wilayah administrative, melainkan rumah bersama yang dibangun atas Pancasila UUD 1945 dan kerangka kebhinekaan,” tegasnya.
Nada peringatan serupa datang dari Arya Eka Bimantara, Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Nasional BEM PTNU.
Dia mengungkap kekhawatirannya bahwa slogan seperti “Reset Indonesia” berpotensi dimanfaatkan kelompok yang ingin mengikis fondasi negara.
”Kita harus kritis terhadap narasi yang beredar terutama jika tak disertai data dan konsep yang jelas sebab itu mudah disalahgunakan,” kata Arya.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin mengingatkan adanya pola baru intervensi opini yang bisa memecah jarak antara masyarakat dan pemerintah.
”Rekayasa opini dan manipulasi persepsi bisa menjadi senjata untuk melemahkan kohesi sosial jika dibiarkan,” ungkap Addin.
Dia menekankan pentingnya kewaspadaan kolektif demi kemajuan bersama.
Menghadapi situasi ini, para tokoh menyerukan kepada publik untuk menahan diri tidak terpancing narasi provokatif, memverifikasi informasi dari sumber terpercaya, dan mengutamakan dialog yang berlandaskan nilai kebangsaan.
Upaya menjaga persatuan menurut mereka harus didukung tindakan konkret seperti pendidikan kebangsaan dan penegakan hukum terhadap penyebaran kampanye hoaks. (*/ign)
Editor : Gunawan.