SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mulai membatasi perjalanan dinas Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebijakan efisiensi anggaran.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Umar Kaderi mengatakan kebijakan pembatasan tersebut saat ini sudah disampaikan secara lisan kepada seluruh SOPD, meski secara tertulis masih dalam proses tindak lanjut.
“Secara lisan sudah kami sampaikan kepada seluruh SOPD. Dengan kondisi sekarang dan efisiensi anggaran, otomatis perjalanan dinas akan kami batasi. Yang biasanya tiga orang, nanti akan kita kurangi, kalau bisa cukup satu orang saja,” ujarnya.
Baca Juga: Kereta Api Lintas Pulau, Proyek Strategi Prabowo Tekan Biaya Logistik dan Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Umar, langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah di tengah meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan BBM. Ia menegaskan, kebijakan efisiensi sebenarnya sudah mulai berjalan dan akan segera diperkuat melalui aturan tertulis.
“Ini memang dampak dari efisiensi anggaran dan kenaikan BBM. Nanti secara tertulis akan kami tindaklanjuti,” tambahnya.
Di sisi lain, Umar berharap kenaikan harga BBM tidak disertai dengan kelangkaan pasokan di lapangan. Ia menekankan pentingnya ketersediaan BBM di SPBU agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal.
Baca Juga: Swiss-Belhotel International Luncurkan Aplikasi Mobile, Hadirkan Pengalaman Menginap Lebih Praktis
“Kita harapkan meski ada kenaikan, BBM tidak kosong di Pertamina atau SPBU,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengakui kenaikan BBM berpotensi berdampak luas, terutama bagi sektor transportasi, pelaku usaha, hinga petani dan nelayan di Kotim.
“Kenaikan inj tentu berdampak ke semua sektor, termasuk petani dan nelayan,” ucapnya.
Untuk itu, pemerintah daerah akan melakukan pembahasan bersama SOPD terkait guna mencari solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Baca Juga: Bertandang ke Markas Burnley, Manchester City Incar Posisi Arsenal di Puncak Klasemen EPL 2025/2026
“Kami akan diskusikan dengan OPD bagaimana nelayan dan petani tetap bisa berproduksi. Jangan sampai karena kenaikan BBM mereka tidak bisa melaut atau berladang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, jika distribusi BBM terganggu, maka akan berdampak langsung terhadap produksi hasil pertanian dan perikanan, yang pada akhirnya memengaruhi pasokan dan perdagangan di daerah.
“Kalau nelayan tidak bisa melaut dan petani tidak bisa berladang, tentu akan berdampak pada sektor perdagangan, baik hasil pertanian maupun perikanan di Kotim,” tandasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor