SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Akhyannor, mengapresiasi adanya skema khusus bagi petani untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi guna mendukung kebutuhan sektor pertanian di daerah tersebut.
Hal itu disampaikannya saat sejumlah anggota DPRD Kotim Daerah Pemilihan (Dapil) III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Senin (18/5).
Akhyannor mengatakan, skema tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina beberapa waktu lalu, di mana data petani telah diserahkan kepada SPBU agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
“Waktu RDP dengan Pertamina beberapa waktu lalu, data petani itu sudah diberikan pihak Pertamina kepada SPBU,” ujarnya.
Ia juga meminta pihak SPBU memberikan kelonggaran kepada petani untuk membeli BBM menggunakan jeriken. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan karena alat pertanian berat sulit dibawa langsung ke SPBU dan berpotensi merusak jalan.
“Saya meminta pihak SPBU memberikan kelonggaran kepada petani agar bisa membeli BBM menggunakan jeriken karena kalau alat berat dibawa ke sini tentu akan merusak jalan,” katanya.
Meski mengapresiasi kebijakan tersebut, Akhyannor mengaku masih menerima laporan terkait praktik pelangsiran BBM subsidi yang berdampak pada tingginya harga biosolar di tingkat petani.
Ia menyebut, biosolar yang dibeli pelangsir sekitar Rp300 ribu per jeriken dapat dijual kembali hingga Rp800 ribu bahkan lebih dari Rp1 juta kepada petani.
“Kami harap ke depan jangan main-main lagi, kasihan masyarakat, kasihan pemilik SPBU juga,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta SPBU memprioritaskan pengisian BBM bagi kendaraan pelayanan publik seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pegawai, pelajar, hingga TNI dan Polri.
Dalam kesempatan itu, Akhyannor juga menyoroti terkait adanya laporan dugaan penyalahgunaan barcode subsidi. Menurutnya, ada laporan satu kendaraan memiliki beberapa barcode dengan modus mengganti pelat nomor kendaraan.
“Saya minta pihak pengawas memperhatikan mobil dan pengendaranya. Walaupun menggunakan barcode berbeda, kalau sudah mengisi sebelumnya tetap harus ditolak,” ucapnya.
Sementara itu, Manajer SPBU Samuda, Adi, mengatakan pihaknya mendukung prioritas BBM subsidi bagi petani. Namun, keterbatasan kuota masih menjadi kendala dalam pelayanan.
“Kuota solar kami per hari hanya 8 kiloliter, tidak termasuk hari Minggu. Total per bulan sekitar 200 kiloliter,” jelasnya.
Menurut Adi, kebutuhan BBM petani sebelumnya bisa mencapai 300 hingga 500 liter per hari sehingga kuota yang tersedia harus dibagi untuk seluruh pengguna.
Ia menambahkan, pihak SPBU juga terus mengingatkan operator agar mewaspadai dugaan penggunaan barcode ganda maupun pergantian pelat kendaraan.
“Kalau berulang barcode atau pelat diganti memang agak sulit dideteksi, apalagi kendaraan banyak yang modelnya sama,” tutupnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko