KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Seruyan memperkuat upaya pencegahan konflik sosial menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 melalui Focus Group Discussion (FGD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Seruyan, Kamis (25/6). Kegiatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Seruyan itu dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, Bahrun Abbas.
Dalam FGD tersebut, Bahrun Abbas menyampaikan bahwa konflik lahan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, potensi sengketa antara masyarakat dan perusahaan terkait kewajiban fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat juga perlu diantisipasi sejak dini.
“Masih ada konflik lahan di beberapa wilayah yang perlu menjadi perhatian bersama. Selain itu, potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan terkait kewajiban fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat juga harus diantisipasi melalui deteksi dini dan langkah pencegahan,” katanya.
Selain persoalan lahan, pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 juga dinilai berpotensi menimbulkan dinamika sosial di tengah masyarakat. Karena itu, koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna menjaga situasi tetap kondusif.
“Kita harus mampu mengidentifikasi potensi permasalahan sejak awal dan menyiapkan langkah antisipasi yang tepat agar seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
FGD turut membahas sejumlah isu strategis, antara lain kondisi sosial di masing-masing kecamatan, dampak inflasi, perkembangan ekonomi global terhadap daerah, serta kesiapan menghadapi Pilkades Serentak 2026.
Bahrun berharap FGD tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi terkait berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Forum seperti ini penting untuk memperkuat sinergi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam mengambil langkah penanganan yang diperlukan,” pungkasnya. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno