JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Aturan Komdigi yang mewajibkan platform menurunkan atau takedown konten ujaran kebencian maksimal empat jam setelah mendapat perintah pemerintah menuai kritik.
Ada yang khawatir aturan tersebut mengancam kebebasan pers dan berekspresi, bahkan menilainya sebagai tanda pemerintah anti-kritik.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya buka suara.
Direktur Ekosistem Media Komdigi Farida Dewi Maharani menegaskan, ketentuan dalam Kepmen Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk membungkam masyarakat.
“Aturan itu jangan dimaknai sebagai pembungkaman namun sebagai upaya agar Konten-konten ujaran kebencian dan atau disinformasi yang dilakukan secara sengaja tidak menimbulkan resiko diskriminasi, permusuhan, kekerasan atau mengganggu ketertiban umum di ruang digital atau di kehidupan nyata bernegara,” kata Dewi saat dihubungi JawaPos.com (grup radar sampit) Rabu (28/10).
Menurut Dewi, pemerintah tetap menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital.
Namun, ia menilai ruang digital bukan ruang yang sepenuhnya bebas dari kepentingan. Berbagai kepentingan dapat digunakan untuk memengaruhi opini publik dan menimbulkan dampak yang beragam.
“Karena itu negara hadir memberikan perlindungan pada hak publik untuk mendapatkan informasi, berpendapat dan berekspresi di ruang digital melalui aturan dan regulasi,” jelasnya.
Dewi juga menyoroti posisi platform digital yang menurutnya tidak sekadar menjadi medium komunikasi.
Platform merupakan entitas bisnis yang dinilai memiliki tanggung jawab moral kepada publik di Indonesia. Kehadirannya juga disebut telah mengubah lanskap komunikasi sekaligus memberikan dampak terhadap kehidupan bernegara.
“Untuk itu Kepmen Komdigi No. 127 Tahun 2026 menetapkan kewajiban tanggung jawab platform digital untuk melakukan langkah-langkah moderasi pada konten-konten disinformasi dan atau ujaran kebencian. Tentunya regulasi ini mengamanahkan mekanisme prosedur tahapan moderasi konten yang dapat dipertanggung jawabkan,” ungkapnya.
Menurut Dewi, aturan tersebut juga tidak berhenti pada kewajiban platform menghapus konten.
Platform diwajibkan menyediakan kanal dan mekanisme banding bagi pengguna yang merasa dirugikan akibat proses moderasi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada platform.
Komdigi: Kritik Tetap Boleh
Dewi berharap penerapan aturan tersebut justru dapat membuat kehidupan demokrasi di ruang digital menjadi lebih sehat.
Masyarakat, kata dia, tetap memiliki ruang untuk berpendapat, mengkritik, menyampaikan aspirasi, dan berekspresi.
Namun, kebebasan tersebut diharapkan tetap berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi yang valid, terverifikasi, aktual, edukatif, dan mencerahkan.
Dengan demikian, menurut Dewi, tujuan aturan tersebut bukan sekadar menghapus konten yang dianggap bermasalah, melainkan mengatur mekanisme moderasi agar dapat dipertanggungjawabkan.
Konten Jurnalistik Dapat Perlakuan Khusus
Khusus konten jurnalistik, Komdigi menyebut proses moderasi dilakukan dengan melibatkan Dewan Pers.
Pelibatan tersebut ditujukan untuk memastikan konten jurnalistik telah memenuhi kode etik jurnalistik. Rekomendasi dari Dewan Pers kemudian menjadi dasar pelaksanaan moderasi konten oleh platform media sosial.
“Dalam hal konten jurnalistik, proses moderasi konten dilakukan dengan melibatkan Dewan Pers untuk memastikan konten jurnalistik tersebut sudah memenuhi kode etik jurnalistik. Rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers ini yang menjadi dasar pelaksanaan moderasi konten oleh platform sosial media. Kekhususan proses moderasi konten pada konten jurnalistik ini menjadi bentuk menghargai dan mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab,” bebernya.
Dengan penjelasan tersebut, Komdigi menegaskan bahwa aturan takedown maksimal empat jam tersebut tidak dimaksudkan sebagai instrumen untuk membungkam kritik.
Pemerintah menyebut aturan itu sebagai bagian dari upaya menjaga ruang digital, sementara mekanisme banding dan pelibatan Dewan Pers disiapkan untuk memastikan proses moderasi tetap dapat dipertanggungjawabkan. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko