Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Prabowo Berhak Usulkan Dua Nama Pengganti

Radarsampit.jawapos.com - Mekanisme penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila mengundurkan diri atau dimakzulkan telah diatur dalam konstitusi. Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian dipilih satu orang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pakar hukum tata negara Mahfud Md menjelaskan, mekanisme tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena itu, menurut dia, persoalan mengenai sosok pengganti Gibran tidak perlu diperdebatkan terlalu jauh sebelum proses pengunduran diri atau pemakzulan benar-benar selesai.

"Kalau wakil (presiden) yang berhenti, Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dia calonkan sebagai pengganti Wakil Presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube-nya, Rabu (11/11).

Mahfud menegaskan, kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti wakil presiden berada di tangan Presiden. Dengan demikian, keputusan mengenai siapa yang akan diajukan sepenuhnya menjadi hak Prabowo sesuai ketentuan konstitusi.

"Yang penting proses mundur selesai dulu. Soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang," tegasnya.

Meski kewenangan mengajukan dua nama berada di tangan Presiden, Mahfud menilai Prabowo dapat lebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Presiden juga bisa mendengarkan pandangan organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun kelompok masyarakat sipil.

Menurut dia, langkah tersebut dapat ditempuh sebagai bagian dari pertimbangan etis sebelum menentukan calon. Namun, masukan dari berbagai pihak tidak boleh berubah menjadi tekanan agar Presiden menunjuk tokoh tertentu.

"Menurut Undang-Undang Dasar, sebenarnya sepenuhnya hak Presiden untuk menentukan dua orang itu. Tetapi secara etis biasanya prosedur, biasanya kan memanggil pimpinan partai dulu, biar enak," ujarnya.

"Iya, biar enak. Lalu pimpinan ormas bisa didengar, masyarakat sipil didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Tidak boleh kita memaksakan harus si B, harus siapa," sambung Mahfud.

Dia juga menanggapi kemungkinan adanya desakan agar Prabowo memilih tokoh yang sebelumnya pernah masuk bursa calon presiden maupun wakil presiden. Mahfud menilai, secara etis, sosok yang pernah kalah dalam kontestasi pemilu sebaiknya tidak kembali didorong untuk mengisi posisi tersebut.