PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan kesiapan Pemprov Kalteng menetapkan status darurat bencana jika eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meningkat selama puncak musim kemarau 2025.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla secara virtual dari ruang kerjanya, Senin (28/7/2025).
”Pemprov Kalteng akan terus melaksanakan, bahkan meningkatkan upaya pengendalian karhutla selama puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2025 oleh BMKG,” katanya.
Jika dalam evaluasi mingguan dinilai diperlukan, maka Pemprov siap menetapkan status keadaan darurat bencana karhutla dan menyampaikan permohonan dukungan operasi udara kepada BNPB.
Agustiar mengungkapkan, di Kalteng tercatat ada 1.326 titik panas terdeteksi selama Juli 2025.
Jumlah ini setara 2,09% dari total nasional yang mencapai 63.559 titik panas menurut data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI).
Meskipun terjadi peningkatan, Agustiar memastikan upaya pengendalian oleh Satgas Karhutla dan 77 Pos Lapangan (Poslap) berjalan efektif.
Dibuktikan dengan tidak terdeteksinya sebaran asap berdasarkan citra BMKG bulan Juli.
”Pola penanganan kami fokus pada pemadaman dalam satu hari terhadap setiap kejadian kebakaran,” ujar Agustiar.
Agustiar menambahkan, luas lahan terbakar mencapai 146,21 hektare atau 1,70% dari total nasional, dan telah ditangani secara terpadu.
Bahkan, sejak 11 Juni-8 Oktober 2025, Pemprov mengaktifkan 77 poslap di 52 kecamatan berisiko tinggi.
Selain itu, sebanyak 697 personel dikerahkan. Terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).
Mereka terbagi dalam 17 regu Pos Komando dan 77 regu Poslap, lengkap dengan peralatan pemadam dan alat pelindung diri (APD).
Adapun tugas poslap meliputi patroli rutin, edukasi warga, pengecekan embung, sumur bor, pembasahan wilayah rawan, hingga pemadaman dini jika muncul titik api.
Satgas Pengendali Karhutla dan Posko Krisis Karhutla dibentuk sesuai Pasal 14 Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Satgas memiliki fungsi utama dalam koordinasi perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh upaya pengendalian Karhutla di wilayah provinsi.
”Dengan keberadaan satgas dan posko yang aktif sepanjang tahun, maka upaya pengendalian dan penanggulangan karhutla tetap berjalan maksimal, meskipun tanpa penetapan status siaga darurat,” ujar Agustiar.
Agustiar juga meminta dukungan kepada pemerintah pusat berupa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta bantuan helikopter water bombing dan helikopter patroli.
Kebutuhan minimal yang diajukan adalah enam unit helikopter water bombing dan 2 unit helikopter patroli.
Selain itu, mengusulkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi pemadaman darat oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun.
Agustiar berharap DSP dapat segera dicairkan dan tidak bersifat reimburse.
Dukungan tambahan yang juga diusulkan meliputi 87 set alat pemadam kebakaran portable, flexible tank (tandon air portable), dan kendaraan roda tiga, yang akan didistribusikan ke kecamatan dengan risiko tinggi karhutla.
”Pengendalian Karhutla di Kalteng diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Non-Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat,” katanya. (daq/ign)
Editor : Gunawan.