Radarsampit.jawapos.com - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menilai Laporan Hasil Audit (LHA) kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook belum memenuhi tiga syarat utama. Ia menegaskan, angka kerugian negara yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) masih bersifat asumtif.
Pernyataan tersebut disampaikan Agung saat hadir sebagai ahli meringankan bagi terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/5).
Agung menjelaskan, perhitungan kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh BPK sesuai amanat konstitusi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2016, serta diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28 Tahun 2026.
“Secara singkat, dapat kami simpulkan bahwa dalam LHA kerugian negara pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tidak memenuhi tiga syarat mutlak,” kata Agung Firman Sampurna saat memberikan keterangan ahli.
Ia menjelaskan, syarat pertama yang tidak terpenuhi adalah audit tidak dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional. Menurutnya, putusan MK telah menegaskan bahwa hanya BPK yang berwenang melakukan audit kerugian negara.
Kemudian, syarat kedua terkait prosedur pemeriksaan investigatif yang digunakan dalam penghitungan kerugian negara. Agung menilai prosedur tersebut tidak didasarkan pada adanya predikasi yang jelas.
Syarat ketiga, lanjutnya, metode perhitungan kerugian negara yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik barang yang diadakan dalam proyek pengadaan Chromebook tersebut.
“Akibatnya, LHA kerugian negara yang diajukan sebagai alat bukti pada kasus ini juga tidak mengungkap dan tidak membuktikan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti, adanya perbuatan melawan hukum, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian tersebut,” tegasnya.
Atas dasar itu, Agung menilai LHA tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan. Bahkan, menurutnya, substansi kerugian negara yang tercantum dalam audit tersebut tidak benar-benar terjadi.
“Bahkan secara substansial dapat disimpulkan kerugian negara yang diungkap dalam LHA kerugian ini bersifat asumtif dan tidak pernah terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Nadiem Makarim menyebut keterangan para ahli, khususnya dari mantan Ketua BPK, memperkuat pandangannya bahwa tuduhan kerugian negara sebesar Rp 2 triliun tidak memiliki dasar yang kuat.
“Mantan Ketua BPK, yaitu satu-satunya institusi yang berhak menyatakan kerugian negara itu menyebut bahwa audit kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP mengenai pengadaan Chromebook dibilang cacat, tidak sah, tidak berdasarkan standar audit nasional,” tuturnya.
Nadiem juga menegaskan, laporan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Chromebook tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi. Ia menilai tudingan JPU atas kerugian negara Rp 2 triliun dalam proyek pengadaan laptop Chromebook akhirnya terpatahkan dalam persidangan.
“Saya merasa sangat bersyukur bahwa hari ini semua kebenaran akhirnya terbuka. Narasi kerugian negara Rp 2 triliun runtuh dengan kesaksian ahli hari ini,” tegasnya.
Dalam perkaranya, Nadiem Anwar Makarim didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).
Perbuatan tersebut dilakukan Nadiem bersama sejumlah pihak, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan.
Selain itu, Jaksa juga mendakwa Nadiem memperkaya diri sendiri senilai Rp 809,59 miliar yang diduga berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.
Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko