JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sepanjang 2025 tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, tetapi juga mulai dirancang sebagai pengungkit ekonomi desa.
Melalui skema ini, dapur-dapur pelaksana MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diarahkan untuk memprioritaskan pasokan bahan pangan dari petani, peternak kecil, pelaku UMKM, dan koperasi di sekitar wilayahnya.
Pada laporan penyelenggaraan hingga November 2025, penyelenggara di berbagai daerah mendorong agar setiap dapur MBG menjadikan produk lokal sebagai sumber utama bahan baku.
Pola ini membuat MBG tidak sekadar menyalurkan makanan bergizi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih pasti bagi pelaku usaha tani dan peternakan skala kecil di desa.
Implementasi nyata terlihat di SPPG Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta.
Di dapur tersebut, petani dan peternak setempat dipercaya menjadi pemasok utama sayur, bahan pangan pokok, hingga sumber protein hewani.
Kepala Biro Hukum & Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menilai pola ini memperlihatkan bagaimana MBG bekerja sebagai satu ekosistem yang saling menguatkan.
”Kami sangat menghargai langkah SPPG Margomulyo yang tidak hanya menjaga standar kualitas bahan pangan, tetapi di saat yang sama ikut mengangkat kesejahteraan petani dan peternak di sekitar mereka. Hasil panen warga dibeli dengan harga yang layak sehingga memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” tutur Khairul.
Ia menjelaskan, sebagian kebutuhan protein hewani dalam program itu juga dipenuhi dari peternak desa yang tergabung dalam unit-unit usaha milik masyarakat.
Dampak kebijakan serap produk lokal ini tidak berhenti pada ketersediaan bahan makanan. Skema MBG secara perlahan membentuk pasar yang lebih stabil bagi pelaku usaha kecil di sektor pangan, menggerakkan perputaran uang di desa, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemasok besar dari luar daerah.
Dengan demikian, kemandirian pangan di tingkat lokal ikut diperkuat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan, kemitraan dengan pelaku usaha lokal merupakan roh dari pelaksanaan MBG sebagai program pembangunan jangka panjang.
”Saat program ini menyerap produk petani dan peternak desa secara langsung, kita bukan cuma menyajikan makanan sehat bagi penerima manfaat, tetapi juga merangkai sebuah ekosistem ekonomi yang terus hidup. Model seperti ini perlu diperkuat karena di dalamnya ada manfaat gizi sekaligus peluang kesejahteraan bagi warga,” ujarnya.
Melalui pola kemitraan tersebut, MBG ditempatkan sebagai program strategis yang berfungsi ganda: memastikan kebutuhan gizi generasi muda terpenuhi dan pada saat yang sama menjadi motor pemulihan serta pertumbuhan ekonomi desa.
Bila dijalankan secara konsisten dan terukur, program ini berpotensi menjadi instrumen kebijakan nasional yang memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan menyokong agenda pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. (*/ign)
Editor : Gunawan.