SORONG, radarsampit.jawapos.com – Aparat keamanan di wilayah Papua Barat Daya meningkatkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas menjelang 1 Desember.
Di Kota Sorong petugas memperluas patroli dan memperkuat koordinasi dengan unsur terkait serta menempatkan personel di sejumlah titik yang dianggap rentan agar aktivitas warga tetap aman dan tidak terganggu.
Kepala Bagian Operasional Polresta Sorong Kota, Kompol H. Andi Muhammad Nurul Yaqin, mengatakan patroli digelar menyeluruh bersama Polda dan TNI serta menyasar area permukiman hingga lokasi keramaian.
”Patroli difokuskan pada kawasan permukiman gang atau lorong serta tempat-tempat keramaian yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas,” ujar Andi.
Menurut laporan intelijen yang diterima aparat, situasi saat ini masih relatif terkendali. Namun, pengawasan diperketat sebagai langkah pencegahan menghadapi momentum sensitif.
”Situasi kamtibmas di Kota Sorong masih kondusif. Rekan-rekan intel terus bergerak dan memantau perkembangan,” kata Andi.
Patroli gabungan dilaksanakan dalam skala besar, baik pada siang maupun malam hari dengan penempatan personel pada jam-jam dan lokasi mobilitas tinggi termasuk ruang publik dan jalur antarkampung.
”Untuk pengamanan di wilayah Kota Sorong kami tetap melakukan patroli dan penjagaan di titik yang diperlukan. Ini bagian dari upaya menjaga Harkamtibmas,” jelas Andi.
Warga juga diimbau aktif melaporkan bila melihat indikasi gangguan agar respons cepat bisa dilakukan.
”Jika warga menemukan dugaan gangguan keamanan segera laporkan kepada Polresta Sorong Kota. Patroli tetap dijalankan rutin baik siang maupun malam menggunakan roda dua dan roda empat,” tambah Andi.
Di Kabupaten Nabire, kesiapsiagaan diperkuat lewat sosialisasi yang digelar Lembaga Masyarakat Adat (LMA).
Kegiatan berlangsung di kediaman Ketua LMA Nabire dengan dihadiri para tokoh adat dan unsur masyarakat setempat yang mendapat penekanan pada pentingnya menjaga ketenangan publik serta kewaspadaan terhadap upaya provokasi.
Sekretaris LMA Nabire Gerson Ramandai membuka sosialisasi dengan menegaskan peran moral lembaga adat menjaga harmoni sosial.
”LMA memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan tidak mudah dipengaruhi isu,” ujar Gerson Ramandai.
Sementara itu, Ketua LMA Nabire Karel Misiro memaparkan, dinamika sosial cenderung meningkat pada periode menjelang 1 Desember, sehingga warga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan melapor bila menemukan indikasi gangguan.
”Masyarakat harus tetap tenang tidak terprovokasi dan melapor jika menemukan indikasi gangguan,” tegas Karel Misiro.
Kasus seperti ini menunjukkan pendekatan ganda antara tindakan pengamanan teknis oleh aparat dan upaya penguatan peran masyarakat adat dalam meredam potensi gangguan.
Kolaborasi antara kepolisian TNI pemerintah daerah dan tokoh adat dinilai penting agar situasi Papua tetap kondusif dan aktivitas publik tidak terganggu. (*/ign)
Editor : Gunawan.