Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD KOTIM: Jangan Ada Lagi Sekolah yang Menahan Ijazah Siswa!

Rado.
Penulis: Rado.❯
Juliansyah
Juliansyah

Advertisement

 

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah menegaskan tidak boleh ada lagi sekolah yang menahan ijazah siswa dengan alasan apa pun, termasuk persoalan administrasi.

Menurutnya, ijazah merupakan hak peserta didik yang harus diberikan setelah menyelesaikan pendidikan.

Advertisement

Politisi Gerindra itu menilai penahanan ijazah dapat merugikan lulusan karena dokumen tersebut menjadi syarat penting untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.

Karena itu, sekolah diminta mengedepankan kepentingan siswa dan tidak menjadikan ijazah sebagai alat tekanan terhadap orang tua maupun alumni.

Advertisement

“Jangan ada lagi sekolah yang menahan ijazah siswa. Ijazah adalah hak mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Dokumen itu sangat penting untuk masa depan anak-anak kita,” kata Juliansyah, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, apabila terdapat tunggakan administrasi atau persoalan lainnya, pihak sekolah seharusnya mencari solusi yang tidak mengorbankan hak peserta didik.

Ia menegaskan bahwa urusan administrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menahan dokumen kelulusan.

“Sekolah tidak boleh menjadikan ijazah sebagai jaminan atau alat untuk menagih kewajiban administrasi. Hak siswa harus tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Juliansyah menambahkan pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu melakukan pengawasan agar tidak ada lagi praktik penahanan ijazah di lingkungan sekolah.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tunggakan Pajak Kendaraan Masih Tinggi, DPRD Kotim Dorong Warga Tertib Pajak

Tunggakan Pajak Kendaraan Masih Tinggi, DPRD Kotim Dorong Warga Tertib Pajak

Sekitar 200 ribu unit kendaraan tercatat belum membayar pajak hingga Maret 2026.

DPRD Kotim Minta Sanksi untuk PKS Nakal Dikawal hingga Daerah

DPRD Kotim Minta Sanksi untuk PKS Nakal Dikawal hingga Daerah

DPRD Kotim meminta kebijakan tersebut tidak berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar dikawal hingga ke daerah demi melindungi petani sa

Kesulitan Petani Mendapat BBM Dibahas dalam RDP di DPRD Kotim. Hasilkan Sejumlah Rekomendasi

Kesulitan Petani Mendapat BBM Dibahas dalam RDP di DPRD Kotim. Hasilkan Sejumlah Rekomendasi

Sejumlah petani di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluh sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM), dalam RPD

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer