Radar Utama Kalteng Metropolis Hukrim Nasional Olahraga Featured Hiburan Serba Serbi Opini Oto Tekno

Publik Diminta Tetap Tenang, Pemerintah Tegaskan Prosedur Gelar Sesuai Aturan

Gunawan. • Rabu, 19 November 2025 | 18:59 WIB
Ilustrasi Soeharto
Ilustrasi Soeharto

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Semua lapisan masyarakat diminta menjaga ketenangan dan menyalurkan aspirasi secara tertib menyusul polemik penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025.

Pemerintah mengapresiasi mayoritas warga yang memilih jalur damai sekaligus memperingatkan agar tidak terprovokasi ajakan turun ke jalan yang berpotensi memecah tatanan publik.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan terpadu untuk mencegah eskalasi.

Menko Polkam mengatakan, instansi terkait terus meningkatkan koordinasi dan melakukan pemantauan terhadap kemungkinan munculnya mobilisasi massa baik yang terorganisir maupun spontan.

”Pemerintah menghormati hak berpendapat. Namun, ajakan yang berpotensi menimbulkan kekacauan tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menambahkan, seluruh kepala daerah telah diinstruksikan memperketat deteksi dini dan memperkuat kesiapsiagaan aparat di wilayah masing-masing.

Menurut Tito, hal ini perlu agar potensi gangguan ketertiban dapat segera direspons, sehingga aspirasi publik tetap tersalurkan secara aman dan teratur.

”Kami mengapresiasi warga yang memilih menolak ajakan demo, karena itu menandakan kepedulian terhadap ketertiban umum,” kata Mendagri.

Pemerintah menekankan, proses penetapan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sudah melalui mekanisme formal oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta pengumuman kenegaraan di momen Hari Pahlawan.

Istana dan pejabat terkait menegaskan, keputusan tersebut berlandaskan kajian dan prosedur yang berlaku sehingga harus dipahami sebagai bagian dari tata kelola penghargaan negara.

Di saat yang sama, pemerintah mengimbau semua pihak menyampaikan perbedaan pandang melalui saluran resmi agar tidak memicu disinformasi atau gesekan horizontal.

Langkah ini dimaksudkan menjaga ruang demokrasi agar tetap produktif tanpa mengorbankan stabilitas nasional yang menjadi prasyarat kelancaran program pembangunan. (*/ign)

Editor : Gunawan.
#soeharto #pahlawan nasional