Banjir Sampit Tak Kunjung Surut, DPRD Singgung Warga yang Tolak Normalisasi Drainase

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menegaskan penanganan banjir di kawasan perkotaan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah tanpa dukungan masyarakat. 

Menurutnya, diperlukan sinergi semua pihak agar persoalan genangan air yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dapat diatasi secara maksimal.

“Yang pasti perlu sinergi antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/5).

Ia mengatakan, pemerintah daerah sejauh ini telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari pembersihan drainase hingga normalisasi saluran air di sejumlah titik rawan genangan.

Namun di lapangan, proses penanganan masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keberadaan bangunan yang berdiri di atas drainase.

“Ketika pemerintah melakukan pembersihan drainase, ada juga masyarakat yang keberatan,” tambahnya.

Menurut Rimbun, banyak warung maupun rumah toko yang dibangun di atas saluran air sehingga menghambat aliran drainase dan menyulitkan proses normalisasi.

“Ada bangunan yang berdiri di atas drainase. Saat ingin dibuka untuk normalisasi, ada yang menolak bahkan meminta ganti rugi kalau bangunannya rusak,” ucapnya.

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan saluran air tidak dapat dibersihkan secara optimal sehingga air mudah meluap ke jalan dan permukiman warga saat hujan deras.