JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak termasuk partai politik dan kalangan pengamat.
Pengumuman ini disampaikan dalam sebuah upacara resmi yang memicu perbincangan luas di publik.
M Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, mengapresiasi penetapan tersebut dan menilai penghormatan itu selaras dengan rekam jasa panjang Soeharto bagi bangsa.
Menurut Sarmuji, gelar ini bukan sekadar simbol tetapi merupakan pengakuan terhadap sumbangan besar Soeharto pada pembangunan nasional.
”Terima kasih kepada pemerintah Indonesia khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada presiden ke-2 RI Soeharto atau Pak Harto,” kata Sarmuji.
Sarmuji juga mengingatkan peran Soeharto dalam perkembangan Golkar dan hubungan gagasan politik era sebelumnya.
Ia menyebut bahwa mekanisme “Golongan Fungsional” yang pernah digagas Bung Karno kemudian menjadi bentuk nyata lewat konsep “Golongan Karya” di bawah kepemimpinan Soeharto.
”Pak Harto adalah Dewan Pembina Golkar dan beliau menerjemahkan gagasan ‘Golongan Fungsional’ menjadi ‘Golongan Karya’,” ujarnya.
Dukungan di ranah publik tercermin dari hasil survei yang dipaparkan Hendri Satrio (Hensat) dari KedaiKOPI yang menyebut mayoritas responden mendukung penganugerahan gelar tersebut.
Hensat melaporkan 80,7 persen responden setuju Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional sementara 15,7 persen menolak dan 3,6 persen menyatakan tidak tahu.
”Sebanyak 80,7 persen mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional, sementara yang tidak mendukung 15,7 persen dan yang tidak tahu 3,6 persen,” ujar Hensat.
Alasan dukungan yang disebutkan antara lain swasembada pangan dan pembangunan infrastruktur pada masa kepemimpinan Soeharto.
Pandangan ilmiah turut mengisi perdebatan ini. Murpin Josua Sembiring, Guru Besar dari Universitas Ciputra Surabaya, menilai publikasi usulan dan penetapan gelar dapat menjadi momen refleksi nasional tentang warisan kebijakan era Soeharto.
Menurut Murpin, beberapa capaian seperti swasembada pangan program irigasi puskesmas posyandu dan elektrifikasi desa merupakan kontribusi yang diakui oleh sebagian sejarawan dan ahli kebijakan.
”Narasi ini bukan glorifikasi melainkan fakta pembangunan yang disepakati banyak sejarawan dan ilmuwan kebijakan,” kata Murpin.
Meski banyak dukungan, keputusan ini juga menimbulkan perdebatan karena aspek-aspek kontroversial dari era Soeharto yang masih diingat sebagian masyarakat dan kelompok hak asasi.
Beberapa pengkritik dan organisasi HAM menyampaikan keberatan terkait pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang melekat pada rezim lama sehingga wacana penganugerahan ini direspons beragam di ruang publik. (*/ign)
Editor : Gunawan.