JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah pusat mempercepat rencana penyediaan hunian layak bagi keluarga berpenghasilan rendah di Provinsi Papua setelah pemerintah daerah mengajukan kebutuhan besar-besaran.
Pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri di Jakarta pada Selasa (11/11/2025) menjadi titik awal pembahasan langkah konkret tersebut.
Program yang diusulkan mencakup 14.882 unit rumah yang diarahkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sejumlah kabupaten dan kota.
Rencana ini tidak hanya meliputi pembangunan baru tetapi juga rehabilitasi hunian yang sudah ada demi mempercepat pemulihan kualitas tempat tinggal bagi warga yang membutuhkan.
Maruarar menegaskan dukungan pusat terhadap usulan provinsi dan menempatkan inisiatif ini dalam kerangka program rumah nasional.
Ia menekankan perlunya data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah agar bantuan sampai pada sasaran.
”Papua menjadi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan nasional,” katanya.
Selain memastikan ketepatan sasaran, pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan pasca-pembangunan.
Kawasan yang direvitalisasi diharapkan memiliki fungsi jangka panjang sehingga tidak kembali menurun kualitasnya.
Menurut pernyataan pejabat Kementerian, desain dan model hunian akan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan karakter geografis setempat agar hunian berfungsi mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Gubernur Mathius menyambut baik respons kementerian dan menegaskan kesiapan provinsi untuk berkolaborasi penuh.
Menurutnya, usulan 14.882 unit diajukan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Papua yang belum memiliki tempat tinggal layak.
Pemerintah provinsi berharap langkah ini mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkokoh pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. (*/ign)
Editor : Gunawan.