JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan hilirisasi kini menjadi poros utama strategi pembangunan ekonomi dan magnet bagi masuknya investasi.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kebijakan yang menambah nilai produk domestik di dalam negeri itu diproyeksikan memperkuat struktur industri sekaligus meningkatkan daya tarik modal asing dan domestik.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyatakan bahwa istilah hilirisasi telah bergeser dari sekadar wacana menjadi bagian resmi birokrasi.
”Kalau dulu hilirisasi hanya jadi konteks, sekarang menjadi nomenklatur dalam kementerian. Karena itu, kementerian kami kini bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang juga mengemban fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ujarnya.
Menurut Todotua, pendekatan hilirisasi diharapkan memberi dorongan nyata terhadap angka-angka makro.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen dalam lima tahun ke depan dan menghitung bahwa realisasi investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target itu mendekati Rp13.000 triliun.
Todotua juga mengingatkan capaian investasi historis sebagai basis perhitungan kebijakan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi merupakan jalan keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah.
Ia mencontohkan lonjakan nilai ekspor turunan nikel setelah kebijakan penghentian ekspor bijih, yang melonjak dari level beberapa miliar dolar pada akhir dekade lalu menjadi puluhan miliar dolar di era hilirisasi.
”Negara ini tidak akan pernah maju kalau tidak ada industrialisasi dan hilirisasi. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi negara dengan kutukan sumber daya alam,” tegas Bahlil.
Di sisi lain, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa akselerasi hilirisasi harus berhati-hati agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan aspek ketenagakerjaan dan lingkungan.
Aviliani, ekonom senior, menekankan perlunya keseimbangan kebijakan agar penyerapan tenaga kerja dan komitmen transisi rendah karbon tidak terabaikan.
”Kalau kita bicara sumber daya alam, ini padat modal. Maka, kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pencapaian target net zero emission,” ujarnya. (*/ign)
Editor : Gunawan.