SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sorotan tajam dari Sekretaris Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kotim Joni Abdi. Kondisi tersebut bukan hanya persoalan teknis distribusi, tapi sudah berdampak serius terhadap perekonomian masyarakat dan menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan.
Menurut Joni, masyarakat kini mulai lelah mendengar penjelasan bahwa kuota BBM aman, sementara fakta di lapangan justru memperlihatkan warga semakin sulit mendapatkan Pertalite maupun Pertamax tanpa harus mengantre panjang berjam-jam.
“Jangan hanya bicara kuota aman. Ukurannya bukan di data, tapi di lapangan. Kalau masyarakat masih antre panjang hampir setiap hari, berarti ada persoalan yang belum diselesaikan,” kata Joni Abdi, Kamis (7/5).
Ia menyebut antrean BBM kini bukan lagi kejadian sesaat, tetapi sudah menjadi pemandangan harian. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil, terutama sopir angkutan, ojek online, pedagang, pelaku usaha kecil hingga pekerja harian yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.
“Waktu produktif masyarakat habis di SPBU. Ini kerugian ekonomi nyata. Orang yang seharusnya bekerja malah sibuk antre bensin. Kalau ini terus terjadi, roda ekonomi masyarakat jelas terganggu,” ujarnya.
Joni juga menyoroti peran Pertamina yang dinilai harus lebih terbuka menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan. Publik berhak mengetahui apakah antrean terjadi karena kuota yang memang sudah tidak mencukupi kebutuhan daerah atau ada distribusi yang bocor dan tidak tepat sasaran.
“Kalau memang kebutuhan BBM di Kotim meningkat, Pertamina harus jujur menyampaikan bahwa kuota sekarang tidak cukup. Jangan masyarakat dibuat bingung dengan narasi kuota aman tapi kenyataannya barang sulit didapat,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta Pertamina tidak hanya fokus pada penyaluran di atas kertas, tetapi juga memastikan pengawasan distribusi berjalan maksimal hingga tingkat SPBU.
Masyarakat masih sering mengeluhkan dugaan pengisian berulang, penggunaan tangki modifikasi hingga pembelian menggunakan jeriken dalam jumlah besar. Jika praktik seperti itu terus terjadi, BBM subsidi berpotensi tidak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
