JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mempercepat pembangunan gerai dan gudang untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dengan harapan menjadikan koperasi ini motor penggerak ekonomi di tingkat desa.
Kementerian Koperasi bersama kementerian dan lembaga terkait fokus menyiapkan infrastruktur agar unit usaha koperasi dapat segera berfungsi penuh.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyatakan bahwa keberfungsian Kopdes sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas fisik yang memadai.
”Tidak semua Kopdes Merah Putih memiliki gerai atau gudang yang siap pakai sehingga kami percepat pembangunan fasilitas tersebut supaya muncul pusat ekonomi baru di desa,” kata Farida pada rapat koordinasi di Jakarta.
Data lapangan menunjukkan bahwa hingga 7 Oktober 2025 sudah ada sekitar 15.771 unit gerai yang aktif beroperasi namun pemerintah menargetkan percepatan jumlah tersebut dengan memaksimalkan aset desa serta dukungan pembiayaan.
Langkah itu dimaksudkan agar rantai distribusi produk desa menjadi lebih efisien dan nilai tambah hasil pertanian meningkat.
Percepatan fisik ini didukung keterlibatan BUMN melalui koordinasi Danantara yang bertugas memastikan pembangunan gerai dan gudang berjalan cepat serta menyiapkan model bisnis berkelanjutan untuk koperasi.
”Peran Danantara lebih pada mengoordinasikan pembangunan fisik melalui BUMN agar realisasi infrastruktur lebih cepat,” ujar salah satu perwakilan yang hadir pada konferensi pers koordinasi.
Dukungan diharapkan juga datang dari pembiayaan perbankan Himbara untuk modal investasi infrastruktur.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Kopdes termasuk dalam paket stimulus fiskal sehingga pembiayaan operasional pendirian gudang dan gerai sudah dialokasikan dalam kebijakan triwulan IV 2025.
”Dengan infrastruktur yang memadai Kopdes Merah Putih diharapkan memperkuat rantai distribusi produk desa meningkatkan nilai tambah pertanian dan membuka lapangan kerja,” kata Ferry saat menjelaskan rencana stimulus tersebut.
Dari sisi tata kelola Kemendes PDT menekankan agar pengurus koperasi menyusun proposal usaha yang sederhana namun jelas agar proses persetujuan dan pencairan pembiayaan berjalan lancar.
”Inti proposal harus menjelaskan tujuan manfaat kebutuhan investasi dan skema pembayaran yang jelas,” ujar Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.
Selain itu, Kemendes menyiapkan pendamping desa untuk mendampingi pengelolaan Kopdes agar operasional berjalan profesional. (*/ign)
Editor : Gunawan.