RIAU, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memastikan kelancaran operasi SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) di wilayahnya.
Langkah tersebut dimaksudkan mengurai hambatan teknis dan administratif yang selama ini mengganggu aktivitas hulu migas sehingga lifting dan output produksi bisa dipercepat.
Gubernur Riau Abdul Wahid mengatakan, Satgas akan mengkoordinasikan instansi terkait mulai dari aparat keamanan hingga pemerintah daerah dan masyarakat lokal sehingga izin dan operasi lapangan bisa lebih singkat.
Menurutnya, beberapa proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipersingkat menjadi satu minggu sehingga kegiatan produksi tidak lagi terhambat.
”Ini dapat menjadi model bagi daerah lain karena urusan izin yang dulu berlarut kini bisa diselesaikan dalam tujuh hari,” ujarnya.
PT Riau Petroleum mendapat peran sentral dalam skema ini. Direktur perusahaan menyampaikan bahwa BUMD tersebut memiliki Participating Interest (PI) sekitar 10 persen pada beberapa K3S yang beroperasi di Riau sehingga posisi perusahaan daerah ikut memberi dampak ekonomi lokal.
”Kami membangun kerja sama operasional dengan K3S untuk membantu meningkatkan produksi di lapangan,” kata Husnul Kausarian.
Pemerintah daerah menilai peningkatan produksi berujung pada potensi penerimaan daerah melalui dividen yang nantinya akan disetorkan ke provinsi.
Selain langkah administratif, pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada peran sektor hulu migas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa penguatan sektor ini dapat mendukung target pertumbuhan hingga sekitar 6 persen dalam beberapa tahun ke depan asalkan capaian produksi dan kebijakan pendukung berjalan baik.
”Sektor hulu migas bisa menjadi motor penting percepatan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam beberapa kesempatan.
Dukungan teknologi juga menjadi bagian strategi. Perusahaan jasa energi nasional menyediakan layanan seperti coiled tubing untuk menjaga kinerja sumur pada lapangan-matang sehingga produksi dapat dioptimalkan tanpa harus menghentikan operasi.
Teknologi intervensi sumur semacam ini dianggap efektif untuk mempertahankan lifting pada lapangan-lapangan yang mendekati fase akhir produksi.
Pemerintah provinsi menegaskan bahwa pembentukan Satgas bukan solusi tunggal melainkan bagian dari rangkaian kebijakan.
Langkah-langkah selanjutnya meliputi pemantauan berkala kondisi teknis, penyederhanaan proses perizinan, dan peningkatan sinergi antara BUMD, SKK Migas, K3S, serta pelaku jasa migas agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat Riau. (*/ign)
Editor : Gunawan.