JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menegaskan BPOM akan mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas pemerintah dan mendukung pelaksanaannya secara penuh.
Pernyataan itu disampaikan di tengah sorotan publik setelah muncul beberapa laporan kasus gangguan kesehatan terkait penyelenggaraan MBG di sejumlah daerah.
”Kalau Badan POM, program MBG merupakan prioritas Bapak Presiden, Badan POM sebagai pembantu Presiden, tentu kita akan men-support secara maksimal pelayanan program MBG ini,” ujar Taruna.
Bersamaan dengan itu, ia mengakui masih ada kejadian yang belum sesuai harapan dan berjanji langkah perbaikan akan ditempuh.
”Ada hal-hal yang terjadi, mengalami kejadian yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kita perbaiki, memperbaiki diri. Saya kira gitu ya,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mewakili pemerintah menyampaikan permohonan maaf terkait insiden yang terjadi dalam pelaksanaan MBG dan menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak diinginkan.
”Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” kata Prasetyo, seraya menegaskan seluruh kejadian akan dijadikan bahan evaluasi bersama BGN.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan, BGN telah menyiapkan tim khusus untuk menangani isu tersebut dengan dua fokus utama, yakni penyelidikan dugaan keracunan dan pemeriksaan menu serta kondisi dapur penyelenggara MBG.
”Saya akan membentuk tim investigasi dugaan keracunan dan tim di bidang menu makanan atau dapur,” jelas Nanik.
Dia juga menegaskan, tim segera dibentuk dan akan diturunkan dalam pekan berjalan.
”Tim investigasi dalam minggu ini kami akan buat, dan segera turun,” ungkap Nanik.
Nanik menegaskan, tujuan tim selain mencari penyebab insiden juga untuk memisahkan fakta dari desas-desus yang beredar, sehingga hoaks tidak mengaburkan hasil pemeriksaan ilmiah.
Di sisi lain, BGN juga membuka opsi langkah hukum jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penyaluran atau pengolahan MBG.
Lebih lanjut dikatakan, draf Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur program MBG telah dirampungkan dan akan menjadi payung hukum pelaksanaan.
Nanik menyebut penandatanganan Perpres tersebut hanya menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan ke New York, Amerika Serikat.
”Tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Insyaallah beliau pulang dari New York, Amerika Serikat, akan ditandatangani,” katanya. (*/ign)
Editor : Gunawan.