JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah tengah merancang skema pendanaan baru untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dan memperkuat ekonomi rakyat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae.
”RPOJK tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan Kepada UMKM yang kami susun memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menilai kelayakan kredit berdasarkan profil risiko masing-masing,” ujar Dian dalam keterangan resmi.
Kebijakan ini juga mencakup insentif non-regulatif agar penyaluran kredit ke sektor UMKM, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Menurut Dian, pembiayaan kepada Kopdes Merah Putih tetap dapat dikategorikan sebagai kredit UMKM selama mengikuti ketentuan yang berlaku dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
”Kami mendorong bank menyusun model bisnis dan penilaian risiko khusus untuk koperasi desa. Kolaborasi ini krusial demi membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berdaya saing,” tegasnya.
Dian menambahkan, Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi agregator ekonomi desa, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengisi fungsi intermediasi keuangan mikro lokal.
OJK turut mendukung peluncuran 92 Kopdes sebagai proyek percontohan nasional, berharap kolaborasi antara koperasi dan BPR menciptakan sinergi yang saling memperkuat.
Di sisi lain, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa penetapan Kopdes Merah Putih sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menandai langkah besar dalam transformasi ekonomi berbasis koperasi.
”Kopdes Merah Putih bukan sekadar program pemberdayaan, melainkan ekosistem usaha yang membawa dampak sosial luas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dengan status PSN, program ini mendapat dukungan lintas kementerian, kemudahan regulasi, dan percepatan anggaran.
Budi Arie menekankan bahwa koperasi modern di setiap desa akan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Program Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa—mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan wirausaha, hingga pengelolaan produk lokal.
Pemerintah menargetkan terbentuknya ribuan Kopdes aktif dalam lima tahun ke depan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat desa. (*/ign)
Editor : Gunawan.