JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menetapkan target ambisius untuk merampungkan 100 Sekolah Rakyat tahap pertama hingga akhir Juli 2025.
Hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas di seluruh tanah air.
Dari total itu, 63 sekolah telah resmi beroperasi sejak pertengahan bulan, sedangkan 37 lainnya masih menjalani renovasi dan dijadwalkan selesai dalam beberapa pekan mendatang.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan perkembangan tersebut pada acara “Gaspol Sukseskan Program Presiden Prabowo” di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta Selatan.
”Sebanyak 63 Sekolah Rakyat telah aktif sejak 14 Juli, dan kami optimistis 37 sekolah sisanya akan tuntas sesuai jadwal kerja yang terukur,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat yang diusung Presiden Prabowo Subianto dirancang sebagai lembaga berasrama lengkap—mulai ruang kelas, laboratorium, hingga asrama dan fasilitas penunjang lain—untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Agus menjelaskan, proses pembelajaran di sekolah yang sudah dibuka diawali dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
”Di tahap ini, selain pengenalan lingkungan, kami melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemetaan potensi tiap siswa menggunakan teknologi kecerdasan buatan,” terang Agus.
Pemetaan bakat sejak awal diharapkan membantu menyusun kurikulum yang sesuai kebutuhan dan kekuatan masing-masing peserta didik.
Agus menambahkan, begitu seluruh 100 sekolah beroperasi penuh, Presiden Prabowo akan meresmikan fasilitas tersebut.
”Semua hasil pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah implementasi langsung arahan Bapak Presiden,” tutupnya.
Dijelaskan pula, 100 Sekolah Rakyat perdana ini akan menampung sekitar 9.755 siswa yang dibimbing oleh 1.554 pendidik dan pendamping, termasuk wali kelas serta asrama.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada tahun berikutnya, agar lulusan rintisan dapat melanjutkan studi di fasilitas yang lebih mapan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, ijazah lulusan Sekolah Rakyat diakui secara nasional karena sekolah ini telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
”Sekolah Rakyat setara dengan lembaga pendidikan formal lain, sehingga ijazahnya sah untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya,” katanya.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial melalui perluasan akses pendidikan—salah satu pilar untuk mewujudkan generasi unggul dan berdaya saing. (*/ign)
Editor : Gunawan.