Radarsampit.jawapos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melalui Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani, membeberkan adanya kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Ia menyebutkan banyak oknum-oknum melakukan penyalahgunaan terkait sistem tersebut.
"Kecurakgan proses SPMB ini tidak hanya terjadi di Lombok saja, di Nusa Tenggara Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Ternyata SPMB yang sudah kita rancang dengan luar biasa matangnya ini, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memaksakan putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah tertentu," ujarnya saat ditemui wartawan, Sabtu (12/7/2025).
Lalu mencontohkan hal yang menjadi masalah, yakni soal SPMB jalur prestasi.Menurutnya jalur ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk nilai rapor, kemudian untuk prestasi sebagai Ketua OSIS, Ketua Pramuka dan sebagainya.
“Ternyata terjadi pengkondisian nilai rapor, modifikasi nilai rapor. Nah ini menjadi catatan kita bersama ke depan. Kemudian selain itu, SPMB jalur domisili juga telah disalahgunakan.Menggunakan Google Map, menggunakan GPS. Ternyata itu juga bisa diakali,"bebr Lalu Hadrian Irfani.
Ia pun menegaskan, adanya temuan masalah ini akan disampaikan Komisi X DPR ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Oleh sebab itu, ke depan pada saat rapat dengan Mendikdasman, tentu rapat evaluasi mengenai SPMB ini kita akan sampaikan."Insya Allah hari Rabu, jadwal kami rapat dengan MendikDasmen, dan tentu ini menjadi salah satu agenda yang akan kami bahas," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI Abdul Mu’ti menanggapi soal kasus memo “titip murid” yang mencuat dan menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo. Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut melalui proses investigasi resmi.
"Nanti coba kami tugaskan irjen untuk menindaklanjuti," kata Mu'ti ditemui usai rapat dengar pendapat bersama DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025) lalu.
Ia menegaskan, prinsip utama dalam proses SPMB adalah inklusivitas dan keadilan. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan atau intervensi politik dalam proses penerimaan murid tidak dapat dibenarkan."Sehingga tidakpun ada ya istilahnya praktek-praktek yang bertentangan dengan aturan," tegas Mu’ti.
Kementerian lanjutnya, tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum memperoleh data dan temuan yang valid.
"Semuanya nanti kita akan investigasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami tidak akan mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan data yang valid berdasarkan investigasi dari irjen," pungkas Mu’ti.(sr/int/*)
Editor : Agus Jaka Purnama