JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam memberikan layanan optimal bagi jemaah haji Indonesia.
Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dilakukan pengawasan menyeluruh terhadap layanan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) di Arab Saudi.
Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menegaskan bahwa pemantauan ini merupakan bukti nyata sinergi berbagai kementerian dan lembaga untuk kesuksesan penyelenggaraan haji 2025.
Fokus pengawasan meliputi pemenuhan konsumsi halal dan aman, serta pengecekan fasilitas pendukung seperti sanitasi, tempat istirahat, dapur, dan pendingin ruangan.
”Hari ini kami melakukan pemantauan langsung di Armuzna bersama Ditjen PHU, Badan Penyelenggara Haji, dan beberapa unsur K/L lainnya, sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan layanan terbaik bagi jemaah,” ujar Aqil Irham.
Fasilitas-fasilitas yang diperiksa disediakan oleh syarikah—lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Arab Saudi—dengan sentuhan khas Indonesia. Contohnya, dekorasi anyaman bambu dan rotan, serta penataan ruang yang menenangkan meski di tengah cuaca panas, diharapkan dapat memberikan kenyamanan psikologis bagi jemaah.
”Langkah syarikah ini sangat positif. Konsep layanan yang bersih, indah, dan mengedepankan nuansa budaya membantu jemaah merasa lebih tenang dan nyaman,” tambah Aqil.
Ia juga menegaskan bahwa pada Rabu dini hari, BPJPH akan kembali mengawasi dapur penyedia konsumsi untuk memastikan standar halal dan keamanan pangan terpenuhi sesuai ketentuan.
Pengawasan ini tidak hanya menitikberatkan aspek teknis, tetapi juga merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan jemaah selama ibadah haji.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi dan seluruh pemangku kepentingan agar proses penyelenggaraan haji berlangsung lancar tanpa hambatan.
Sementara itu, Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menegaskan pentingnya mutu layanan haji sebagai bagian dari amanah konstitusional.
Dalam berbagai kesempatan, beliau selalu menekankan bahwa penyelenggaraan haji harus dijalankan dengan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas demi kemaslahatan jemaah.
“Pemerintah berkomitmen penuh agar seluruh tahap ibadah haji berjalan dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Kehadiran negara di setiap titik layanan adalah bukti negara melayani rakyat hingga ke Tanah Suci,” tegas Menag Nasaruddin Umar. (*)
Editor : Gunawan.