
SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Syahbana mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Kotim agar lebih serius menekankan larangan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.
Desakan itu disampaikan menyusul masih adanya berbagai keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan terhadap siswa dengan beragam modus, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Menurut Syahbana, persoalan pungutan di sekolah hampir setiap tahun selalu menjadi keluhan orang tua murid. Bahkan, praktik tersebut dinilai semakin beragam dengan dalih kebutuhan kegiatan sekolah maupun sumbangan sukarela, namun pada praktiknya dianggap memberatkan.
“Ini harus menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Jangan sampai sekolah membuat pungutan dengan berbagai istilah, tetapi ujung-ujungnya membebani siswa dan orang tua,” kata Syahbana, Kamis (14/5/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang diterimanya, masyarakat mengeluhkan adanya pungutan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, uang perpisahan, pembelian atribut tertentu, hingga iuran yang disebut sukarela tetapi terkesan wajib dibayar seluruh siswa.
Menurut dia, kondisi itu membuat sebagian orang tua merasa terbebani, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Baca Juga: Tersangka Pelecehan Santri Diduga Lepas Status WNI, Polri Kesulitan Kejar Syekh Ahmad di Mesir
Tidak sedikit wali murid yang akhirnya terpaksa mencari uang tambahan demi memenuhi permintaan sekolah agar anak mereka tidak merasa malu atau diperlakukan berbeda.
“Kalau sifatnya sukarela ya jangan ada tekanan. Jangan sampai ada siswa yang malu karena tidak mampu bayar atau bahkan merasa dibedakan,” ujarnya.
Politisi Komisi III yang membidangi pendidikan itu menegaskan sekolah negeri tidak boleh menjadikan peserta didik sebagai sasaran pungutan yang bertentangan dengan aturan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





