SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencapai sekitar 1.400, Rabu (7/10) malam. Namun, aktivitas pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah dasar (SD) masih berlangsung, Kamis (8/10).
Sehari sebelumnya, ISPU Kotim tercatat mencapai 1.422 pada pukul 20.56 WIB dengan parameter kritis PM10. Kondisi tersebut terjadi saat kabut asap masih menyelimuti Sampit.
Sejumlah pelajar tetap terlihat berangkat ke sekolah pada Kamis pagi. Kondisi itu membuat sebagian orang tua khawatir karena harus memilih antara menyekolahkan anak atau menahannya di rumah.
Orang tua siswa SD berinisial NA mengaku terpaksa menyekolahkan anaknya karena pembelajaran masih dilakukan secara tatap muka.
“Saya terpaksa menyekolahkan anak karena memang harus tatap muka. Anak saya tidak mau kalau tidak sekolah karena takut malu. Padahal hati saya sebagai orang tua berat menyekolahkan anak dengan kondisi seperti ini, apalagi hari ini ISPU kita di angka 1.400,” kata NA.
Menurut NA, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian sekolah dan Dinas Pendidikan Kotim.
“Saya lihat sekolah dan dinas sudah mengabaikan aspek kesehatan siswa,” ujarnya.
Kritik serupa disampaikan orang tua siswa lainnya, MY. Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran tatap muka.
MY mengatakan, Dinas Pendidikan menyerahkan keputusan kepada sekolah. Selanjutnya, sekolah meneruskan keputusan tersebut kepada kelompok kerja sekolah (KKS), yang masih menunggu arahan koordinator wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan.
“Disdik menyerahkan ke sekolah untuk BDR atau tatap muka. Sekolah menyerahkan ke KKS. KKS ini menunggu Korwil Disdik dan Korwil kembali lagi ke Disdik. Begitu-begitu saja,” kata MY.
Menurut dia, pemerintah seharusnya segera mengambil keputusan ketika kualitas udara berada pada kondisi berbahaya.
“Memang pemerintah kita ini tidak konsisten dan tidak punya sikap. Jangan saling menunggu. Harus ada keputusan yang jelas,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kotim, Syahbana, yang membidangi pendidikan dan kesehatan, meminta Dinas Pendidikan segera mengambil sikap. Menurutnya, angka ISPU harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah siswa tetap belajar tatap muka atau menjalani BDR.
“Jangan tunggu ada anak yang sakit dulu baru kita bertindak. Kalau indikator kualitas udara sudah menunjukkan kondisi berbahaya, pemerintah harus cepat mengambil langkah. Kesehatan anak harus menjadi pertimbangan utama,” tegas Syahbana.
Ia menilai keputusan mengenai BDR tidak seharusnya berlarut-larut sehingga membuat sekolah dan orang tua kebingungan.
“Disdik harus memberikan arahan yang jelas. Jangan sekolah disuruh menentukan sendiri, kemudian sekolah menunggu KKS, KKS menunggu Korwil, lalu kembali lagi ke Disdik. Ini menyangkut anak-anak. Jangan sampai kewenangan yang saling menunggu justru membuat perlindungan terhadap mereka terlambat,” ujarnya.
Syahbana mengatakan BDR dapat menjadi pilihan ketika kondisi udara belum memungkinkan siswa beraktivitas secara normal di sekolah.
“Belajar dari rumah bukan berarti pendidikan dihentikan. Anak tetap belajar, guru tetap mengajar. Yang kita kurangi adalah risiko anak terpapar udara yang tidak sehat,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan segera berkoordinasi dengan sekolah dan tidak hanya menunggu laporan dari bawah.
“Pemerintah harus hadir mengambil keputusan. Kalau memang ISPU masih tinggi, ya jangan ragu menerapkan BDR. Jangan sampai orang tua yang akhirnya harus memilih sendiri, sementara pemerintah tidak memberikan kepastian,” tegasnya.
Menurut Syahbana, persoalan tersebut menyangkut hak anak mendapatkan pendidikan sekaligus lingkungan belajar yang aman.
“Pendidikan penting, tetapi kesehatan anak tidak boleh dikorbankan. Dua-duanya harus berjalan. Dalam kondisi seperti sekarang, BDR adalah salah satu pilihan yang bisa dilakukan,” ujarnya. (ang/yit)
Editor : Heru Prayitno