SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menempatkan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra dalam penyebaran informasi pembangunan di daerah.
Melalui KIM, masyarakat diharapkan dapat terlibat aktif dalam menghasilkan informasi yang akurat dan sehat, sekaligus menjadi penyambung suara warga kepada pemerintah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotim Ady Candra menegaskan bahwa KIM kini bukan lagi sekadar wadah berbagi informasi, tetapi telah berkembang menjadi media komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
“KIM memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan apa yang perlu mereka suarakan dalam bentuk berita sederhana,” ujarnya saat membuka sosialisasi KIM di ruang Sampit Creative Hub Diskominfo Kotim, Kamis (27/11/2025).
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 17 kecamatan, camat, serta kepala desa. Diskominfo mendorong agar KIM yang telah terbentuk di seluruh kecamatan juga dikembangkan hingga tingkat kelurahan dan desa, sehingga pelayanan informasi dapat menjangkau masyarakat secara len bih merata.
Salah satu upaya penguatan dilakukan melalui penyediaan website KIM gratis untuk setiap kecamatan. Seluruh konten yang dipublikasi kan akan terhubung langsung dengan portal KIM di tingkat nasional yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Ini peluang besar. Informasi dari KIM bisa dipantau pemerintah pusat dan menjdi bahan pertimbangan untuk kebijakan,” kata Ady.
Sosialisasi juga diisi materi pengelolaan website serta teknik penulisan berita, menghadirkan Norjani dari LKBN Antara sebagai pemateri. Langkah ini diharapkan membuat anggota KIM mampu menyajikan informasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas.
Ady menekankan bahwa meski KIM berada di bawah binaan pemerintah, anggotanya berasal dari masyarakat luas. Kritik dan aspirasi yang disampaikan melalui KIM tetap diterima, selama disampaikan dengan bahasa yang membangun.
“KIM ini milik masyarakat. Pemerintah hanya membina dan mendukung supaya informasi yang keluar tetap positif dan bermanfat untuk pembangunan daerah,” terangnya.
Ady juga meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk aktif membentuk serta membina KIM di wilayah masing-masing.
“Keberadaan KIM diyakini mampu memperkuat literasi publik dan menekan peyebaran informasi yang keliru, sekaligus membuat warga lebih terlibat dalam proses Pembangunan,” tandasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor