SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com — Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Eddy Mashamy menyampaikan kritik tajam terhadap manajemen PLN terkait lambannya realisasi layanan listrik di Kecamatan Pulau Hanaut dan sejumlah desa lain di wilayah selatan Kotim.
Ia menegaskan, sejak 2018, masyarakat di Dapil 3 hanya menerima janji tanpa bukti nyata, sementara persoalan listrik terus membelit hingga hari ini.
“Saya perwakilan dari Dapil 3 sudah mengetahui sejak tahun 2018, banyak hanya diberikan janji-janji. Pihak PLN selalu mengatakan sedang mengadakan perencanaan. Saya pertanyakan, perencanaannya macam apa sampai 2025 belum bisa terealisasi?” kata Eddy.
Menurutnya, pelayanan listrik di Pulau Hanaut menjadi yang paling memprihatinkan. Ketika 12 desa lain di Kotim sudah mulai teraliri listrik, justru kecamatan tersebut hingga kini masih sangat kesulitan.
Eddy menuturkan, hingga malam sebelum rapat digelar, warga kembali mengalami pemadaman berjam-jam.
“Aliran listrik selalu jadi alasan pihak PLN. Tapi dalam program berjalan tentu ada garis dan tahapan perencanaan. Kalau dari 2018 sampai 2025 belum dilaksanakan juga, itu perencanaan macam apa?” tambahnya.
Ia menyebutkan, dalam logika perencanaan pembangunan, jika program disusun tahun ini, maka tahun berikutnya sudah bisa direalisasikan, kecuali memang ada hambatan besar dari kebijakan pusat. Namun, menurutnya, alasan yang diberikan PLN kerap tidak jelas dan terkesan berulang.
“Manajemen PLN orientasinya bisnis. Itu yang kami pertanyakan. Karena rakyat menunggu kepastian. Jangan masyarakat dijanjikan terus,” ujarnya.
Eddy menegaskan bahwa seluruh pernyataan PLN dalam forum rapat harus dicatat dan dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD.
“Apa pun komitmen yang disampaikan dapat dipegang bersama dan diawasi progresnya,” tandasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor