SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto mempertanyakan anggaran dana hibah dari Pemkab Kotim melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim yang belum diterima Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim.
Keterlambatan pencairan dana hibah akan berdampak pada kematangan cabang olahraga dalam mempersiapkan atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalteng yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang diperkirakan Oktober 2026.
"Ini sudah bulan sebelas, bulan depan sudah akhir tahun. Kapan lagi masing-masing cabor mempersiapkan atlet melakukan seleksi. November ini seharusnya masing-masing cabor sudah melakukan Training Camp (Pemusatan latihan)," kata Dadang Siswanto yang juga aktif sebagai Ketua Pengurus Cabang Olahraga Panahan Kotim, Senin (10/11/2025).
Persiapan insentif penting dilakukan masing-masing cabor untuk memaksimalkan performa atlet agar siap bertanding pada ajang Porprov Kalteng tahun 2026.
"Pembinaan dan pelatihan atlet itu semua memerlukan anggaran biaya, melengkapi peralatan, membenahi sarana latihan. Saat ini saja kondisi tempat untuk latihan panahan di belakang Gedung Voli Indoor rumputnya sudah meninggi dan memperihatinkan. Bagaimana atlet bisa semangat berlatih kalau tidak didukung dengan sarpras yang memadai," ucapnya dengan nada kecewa.
Dadang mengungkapkan anggaran dana hibah dari Pemkab Kotim untuk KONI Kotim telah disepakati Bupati Kotim melalui Dispora Kotim dan DPRD Kotim sebesar Rp 1 Miliar pada November 2024 lalu.
Dana hibah Pemkab Kotim untuk KONI adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kegiatan olahraga. Proses pencairannya melibatkan usulan tertulis dari KONI ke Pemkab Kotim dan penetapan penerima hibah melalui Surat Keputusan (SK) oleh Pemkab Kotim melalui Dispora Kotim.
"Dana Rp 1 Miliar itu sudah disepakati bersama November 2024, artinya sudah setahun berjalan. Dana itu merupakan APBD murni yang seharusnya sudah diproses di triwulan satu atau triwulan dua, ini kenapa diproses saat sudah mendekati akhir tahun ini," ucapnya mempertanyakan.
Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah menambahkan bahwa masing-masing cabor diminta bergerak mandiri tanpa didukung anggaran maka pelatihan para atlet tidak akan berjalan maksimal.
"Hasil rapat bulan kemarin, Dispora Kotim diharapkan segera mempercepat proses pencairan dana hibah ke KONI. Tetapi, informasi yang kami terima sampai saat ini masih belum ada kejelasan," ujar Riskon.
Tanpa disokong dukungan anggaran, Riskon mengkhawatirkan atlet Kotim akan menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisi juara umum dalam Porprov Kalteng tahun depan.
"Ini menjadi warning, kita berpacu dengan waktu mempersiapkan Porprov. Kita menginginkan agar Kotim bisa meraih juara umum, tanpa dukungan anggaran untuk kegiatan pelatihan secara intensif, jangan berharap atlet bisa membawa pulang prestasi yang membanggakan," ucap Legislator dari Partai Golkar yang juga aktif sebagai Ketua Pengurus Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) Kotim.
Untuk mempersiapkan atlet cabor yang akan bertanding dalam Porprov Kalteng tahun 2026, Pemkab Kotim juga telah menetapkan anggaran dana hibah untuk KONI Kotim sebesar Rp 2.250.000.000.
"Dikarenakan tahun depan ada ajang Porprov, anggaran dana hibah untuk KONI benar saja ditambahkan Rp 2,2 Miliar. Namun, jika kami melihat dari 32 cabor dan ada tambahan 4 cabor lagi, dana ini masih belum proporsional dengan jumlah cabor yang ada," ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol menambahkan apabila dana hibah Pemkab Kotim diserahkan untuk KONI Kotim menjelang akhir tahun, maka penyerapan anggaran dipastikan tidak maksimal.
"Kalau diserahkan dekat akhir tahun ini, kapan waktu menghabiskannya? Seolah-olah anggaran ini memperjelas bahwa uang dana hibah ini tidak mungkin dilaksanakan. Bagaimana bisa membina dan melatih atlet di semua cabang olahraga dalam waktu singkat, semacam membangun candi Borobodur," tegas Politisi Demokrat ini. (hgn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor