KASONGAN, radarsampit.jawapos.com- Sejumlah penumpang transportasi air mengeluhkan dangkalnya alur Sungai Hantipan menuju wilayah Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan.
Akibatnya, tak jarang penumpang turun mendorong perahu yang terjebak di lumpur agar bisa keluar ke perairan Sungai Mentaya, khususnya yang menuju ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Salah seorang pemudik, Ansyari, mengungkapkan, akibat pendangkalan, ratusan penumpang yang biasanya menggunakan perahu besar seperti kelotok kini terpaksa berganti menggunakan perahu ces berukuran lebih kecil untuk melanjutkan perjalanan.
“Kerukan Hantipan surut. Kami terpaksa berganti perahu kecil. Perjalanan ratusan penumpang jadi tidak lancar,” ujarnya, menjelang lebaran Idulfitri tadi.
Devi, salah satu penumpang tujuan ke Sampit, juga mengeluhkan hal serupa saat dirinya berserta keluarga selesai mudik ke Kelurahan Pagatan Hulu, Kecamatan Katingan Kuala. “Perjalanan tertunda karena kami harus ikut turun mendorong kelotok, yang tersangkut di lumpur. Sungainya surut kalau tidak ada hujan,” ungpanya.
Kondisi yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir itu, juga menjadi sorotan Bupati Katingan, Saiful. Menurutnya, salah satu solusi, yakni mendesak percepatan pembangunan jalur darat melalui pola kemitraan dengan pihak swasta.
Diakuinya, pendangkalan jalur Sungai Hantipan selama ini menjadi persoalan serius, mengingat fungsinya sebagai urat nadi transportasi sekaligus penggerak perekonomian masyarakat pesisir Katingan.
Kondisi tersebut diperparah dengan karakter tanah gambut yang labil sehingga penanganan kerap tidak bertahan lama.
Saiful menjelaskan, jalur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), karena menjadi penghubung antara Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
Meski demikian tegasnya, Pemkab Katingan tidak tinggal diam. Berbagai upaya penanganan sementara telah dilakukan. Seperti pembangunan tabat serta pembersihan alur melalui Pemerintah Kecamatan Mendawai dan Pemerintah Desa Kampung Melayu.
“Karena tanahnya gambut, penimbunan yang dilakukan sering kembali longsor dan tertimbun, sehingga menyebabkan pendangkalan berulang,” ujarnya kepada Radar Sampit, Sabtu (28/3).
Mengenai solusi jangka panjang, Saiful mengungkapkan Pemkab Katingan mendorong percepatan pembangunan jalur darat sebagai alternatif konektivitas antarwilayah.
Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah mengusulkan perubahan status jalan menjadi kewenangan provinsi guna mempercepat realisasi pembangunan jalan tembus.
“Langkah itu sudah kami lakukan. Namun saat ini terjadi rasionalisasi anggaran yang berdampak pada berkurangnya alokasi pembangunan,” ungkapnya.
Menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, Saiful menegaskan akan menjalin koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar jalur itu.Pasalnya, kondisi jalan saat ini sudah memiliki badan jalan dan hanya memerlukan pelebaran serta penimbunan.
“Harapan kami ada pola kerja sama dengan pihak perusahaan, seperti yang pernah dilakukan bersama PT ARJUNA dan PT PEAK, untuk menuntaskan jalan tersebut,” imbuh Saiful.
Dirinya menambahkan, panjang ruas yang perlu ditangani hanya sekitar 30 kilometer, sehingga dinilai memungkinkan untuk diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.
“Jaraknya hanya sekitar 30 kilometer. Kami optimistis jika dikerjakan bersama, percepatan penyelesaiannya bisa segera terwujud,” paparnya.
Di sisi lain lanjut Saiful, Pemkab Katingan juga terus mendesak Pemprov hingga pemerintah pusat agar proyek tersebut segera direalisasikan. Bahkan diupayakan masuk dalam program strategis nasional.
“Kami akan terus mendesak pemerintah pusat. Apalagi saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu, ada komitmen untuk menuntaskan jalan tersebut. Itu yang terus kami perjuangkan,” bebernya.
Sementara itu diketahui, dari Sampit (Kotawaringin Timur ) menuju Kampung Melayu memerlukan waktu sekitar 4 jam, dalam kondisi normal melalui jalur sungai. (ktr-3/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama