Kampung KB Tak Sekadar Seremonial, DPRD Kotim Dorong Perda agar Program Berkelanjutan

Yuni Pratiwi Iskandar • Dipublikasikan Selasa, 27 Oktober 2026 | 19:53 WIB

 

WAWANCARA: Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Syamsu saat ditemui awak media. FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT
WAWANCARA: Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Syamsu saat ditemui awak media. FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT

 

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendorong penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas melalui regulasi setingkat peraturan daerah.

Langkah ini dilakukan agar program tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi memiliki arah dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Syamsu, menegaskan bahwa regulasi diperlukan agar pelaksanaan program tidak bergantung pada kebijakan kepala daerah yang menjabat saat ini.

Baca Juga: Kabut Asap Bikin Penumpang Kelotok Sampit–Seranau Menyusut, Motoris Terima Bantuan

Dengan adanya peraturan daerah, program diharapkan tetap berjalan secara konsisten meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di masa mendatang.

"Kita tidak mau nanti berganti rezim, rezim saat ini peduli dengan perempuan dan anak, rezim selanjutnya mungkin kurang peduli. Tapi kalau diikat sebuah regulasi, tidak ada alasan, meskipun rezim berganti, aturan tetap harus dilaksanakan," ujar Dadang pada Senin (26/10/2026).

Dadang menilai program Kampung KB memiliki cakupan luas, tidak hanya sebatas pengaturan jarak kelahiran atau penggunaan alat kontrasepsi.

Baca Juga: Bupati Kotim Minta RT/RW Data Warga Miskin, Lansia Telantar hingga Anak Putus Sekolah

Program ini harus mencakup ketahanan keluarga, peningkatan ekonomi, serta pembentukan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Saat ini, DPRD Kotim tengah menghimpun berbagai informasi sebagai bahan perumusan regulasi untuk memperjelas pembagian tugas antarinstansi. 

Dadang menyoroti perlunya koordinasi terpadu antarperangkat daerah agar program tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas.

Baca Juga: DPRD Seruyan Ingatkan Proyek Jalan dan Jembatan Jangan Asal Jadi, Pengawasan Harus Ketat

"Saya amati selama ini puskesmas jalan sendiri, Dinas Kesehatan jalan sendiri, dan OPD terkait pun jalan sendiri. Sekarang bagaimana kita mengorkestra jalan sendiri-sendiri tadi menjadi sebuah gerakan bersama," tambahnya.

Selain regulasi, Dadang menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan UMKM.

Peningkatan ekonomi keluarga dinilai sebagai salah satu faktor utama dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan berkualitas. (yn/fm)

Editor : Farid Mahliyannor
penguatan program kampung kb perda kotim DPRD