SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan serius.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengakui masih kekurangan peralatan utama, terutama selang pemadam.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengungkapkan bahwa stok selang berukuran 1,5 inci yang tersedia saat ini hanya tersisa 46 unit, jauh dari kebutuhan di lapangan.
“Stok selang pelempar kami tinggal 46 unit,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut belum ideal untuk mendukung operasi pemadaman, terlebih jika terjadi kebakaran dalam skala besar. Pasalnya, satu unit mobil tangki air membutuhkan sekitar 15 hingga 20 selang, yang umumnya hanya bertahan 10 hingga 15 hari dalam operasi intensif.
“Satu unit water tank butuh 15 sampai 20 selang, dan biasanya hanya bertahan 10 sampai 15 hari operasi,” katanya.
Keterbatasan ini telah disampaikan dalam rapat koordinasi teknis. Pemerintah daerah saat ini tengah memetakan kebutuhan anggaran, termasuk membuka peluang melalui perubahan APBD guna memenuhi kekurangan peralatan.
Meski demikian, BPBD tetap berupaya memperkuat kesiapsiagaan dengan menjalin koordinasi lintas sektor, khususnya di wilayah rawan seperti Kecamatan Teluk Sampit.
“Teluk Sampit merupakan daerah risiko tinggi karhutla. Kami sudah melakukan pertemuan dan membangun komitmen bersama aparat kecamatan, desa, serta perusahaan,” jelas Multazam.
Selain ancaman karhutla, BPBD juga mulai mengantisipasi potensi kekeringan. Salah satu langkah yang didorong adalah pembangunan sumur artesis sebagai alternatif sumber air bersih, terutama di wilayah pesisir seperti Ujung Pandaran.
“Ada informasi di Ujung Pandaran, kedalaman 8 meter sudah bisa air layak konsumsi. Tapi saat kemarau tentu menjadi perhatian,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diarahkan ke Kecamatan Pulau Hanaut yang memiliki kualitas air tanah tidak layak konsumsi, sehingga masyarakat masih bergantung pada sumber air dari kawasan hutan.
“Pulau Hanaut ini yang kami khawatirkan, karena air tanahnya rata-rata tidak layak konsumsi,” tambahnya.
BPBD juga akan melanjutkan koordinasi ke Kecamatan Mentaya Hilir Selatan guna memetakan kesiapan serta dukungan pembiayaan di tingkat kecamatan.
Dalam sistem penanganan karhutla, BPBD menetapkan satu pos komando di tingkat kabupaten sebagai pusat kendali operasi. Sementara itu, pos di tingkat kecamatan dan desa difungsikan sebagai lini depan dengan dukungan lintas instansi, termasuk TNI dan Polri.
“Kalau posko kabupaten diaktifkan, seluruh personel termasuk TNI dan Polri akan bergabung dalam satu komando,” tandasnya.
Sejumlah wilayah di Kotim yang masuk kategori rawan karhutla antara lain Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Ketapang, Baamang, dan Cempaga. (ang)