SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Lonjakan biaya angkut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai menekan proses distribusi bantuan pangan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Namun di tengah tekanan biaya tersebut, Perum Bulog Cabang Kotim memastikan penyaluran bantuan tetap berjalan hingga ke wilayah pelosok.
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Kotim Muhammad Azwar Fuad mengakui adanya lonjakan ongkos angkut yng diminta para sopir truk, terutama untuk rute distribusi ke desa-desa.
“Permintaan kenaikan ongkos angkut muncul karena dampak kenaikan BBM, dan itu cukup berpengaruh pada distribusi ke wilayah desa,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat biaya operasional di ilapangan meningkat dibanding saat kontrak penyaluran bantuan disepakati. Meski demikian, Bulog tetap melanjutkan distribusi sesuai perjanjian awal bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ia menegaskan, kontrak kerja sama telah ditetapkna sebelum kenaikan harga BBM, sehingga seluruh konsekuensi tambahan biaya saat ini menjadi tanggung jawab Bulog sebagai pelaksana distribusi.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Jadi Tantangan Penyaluran KHBS di Kotim
“Dengan kontrak yang sudah berjalan, kami tetap harus meyalurkan bantuan sampai ke desa, meskipun ada kenaikan biaya di lapangan,” tegasnya.
Untuk menjaga kelancaran penyaluran tahap awal, Bulog Kotim telah berkoordniasi dengan kantor pusat guna memastikan dukungan operasional tetap tersedia. Di sisi lain, evaluasi mulai disiapkan untuk distribusi tahap berikutnya.
Pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Kalteng mengkaji kemungkinan penyesuaian ongkos distribusi, seiring perubahan kondisi biaya di lapangan yang tidak lagi sama seperti saat awal kontrak.
“Ke depan tentu perlu ada penyesuaian, karena situasi sekarang sudah berbeda,” katanya.
Kendati menghadapi tantangan biaya, Bulog memastikan komitmen penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak berubqh. Distribusi tahap awal tetap dilaksanakan sesuai jadwal agar bantuan pangan dapat segera diterima masyarkat di seluruh wilayah, termasuk desa terpencil.
“Prinsipnya, bantuan harus sampai ke masyarakat sesuai kontrak yang telah disepakati,” pungkas Muhammad Azwar Fuad. (yn/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama