KUALA KURUN, radarsampit.jawapos.com — Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia LP Umbing memaparkan laporan penilaian kinerja percepatan penurunan stunting tahun 2025 di Kabupaten Gumas, Senin (27/4) sore. Paparan tersebut menyoroti tren penurunan prevalensi stunting, penguatan regulasi, pelaksanaan aksi konvergensi, peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta inovasi program.
Efrensia menyampaikan, prevalensi stunting di Gumas menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Capaian itu didukung program terintegrasi dan sinergi lintas sektor. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut undangan penilaian kinerja percepatan penurunan stunting dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai jadwal yang ditetapkan.
Pemerintah daerah, lanjut dia, telah memperkuat regulasi dan pelaksanaan aksi konvergensi secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. Penguatan peran CSR juga didorong agar perusahaan mengalokasikan dana secara lebih terarah dan strategis untuk dampak jangka panjang penurunan stunting.
Perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) diminta aktif membangun kemitraan dengan sektor swasta. Intervensi difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 dan 3, dengan prioritas pada desil 1 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah. Selain itu, pemberian makanan tambahan dilakukan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ia menambahkan, kolaborasi multisektor, termasuk perbankan dan akademisi, penting untuk mendukung intervensi spesifik dan sensitif. Pada aspek evaluasi, capaian konvergensi program harus tetap optimal dan penguatan monitoring serta evaluasi dilakukan hingga tingkat desa untuk memastikan program tepat sasaran bagi keluarga berisiko stunting.
Efrensia menyebutkan, progres aksi konvergensi penurunan stunting di Kabupaten Gumas mencapai 100 persen pada 2025, sedangkan hingga April 2026 telah mencapai 69 persen. Capaian tersebut diperkuat hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang menunjukkan prevalensi stunting di bawah 15 persen.
Pemerintah daerah juga mendorong keberlanjutan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang berfokus pada edukasi dan penanganan stunting sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi. (arm/yit)
Editor : Heru Prayitno