Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

 Pemkab Kobar Raih Penghargaan Creative Financing dari Kemendagri

Syamsudin Danuri
Penulis: Syamsudin Danuri❯
Bupati Kobar Nurhidayah menerima penghargaan  kategori Entrepreneur Government/Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. (PROKOM PEMKAB KOBAR)   
Bupati Kobar Nurhidayah menerima penghargaan  kategori Entrepreneur Government/Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. (PROKOM PEMKAB KOBAR)    

Advertisement

 

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) meraih penghargaan kategori Entrepreneur Government/Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri di Platinum Hotel Balikpapan, Senin (5/5). Pemkab Kobar menempati peringkat ketiga terbaik kategori kabupaten di regional Kalimantan.

Penghargaan ini diberikan atas kemampuan Pemkab Kobar dalam mengoptimalkan sumber daya dan menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat. Bupati Kotawaringin Barat, Hj. Nurhidayah, menerima penghargaan didampingi Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Bapperida, serta Kepala BKAD.

Advertisement

Capaian tersebut didukung penerapan konsep Entrepreneur Government melalui skema pembiayaan kreatif yang inovatif dan berkelanjutan. Sejak 2025, Pemkab Kobar melakukan berbagai terobosan fiskal, antara lain digitalisasi pelayanan pajak daerah, ekstensifikasi dan reformasi regulasi, serta penguatan sistem pengawasan fiskal.

Di tengah tantangan pascapandemi Covid-19 dan penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat, Pemkab Kobar meningkatkan upaya penggalian pendapatan daerah. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan dunia usaha dalam program pembangunan guna mendorong kolaborasi yang berkelanjutan.

Bupati Nurhidayah menyatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pembiayaan pembangunan melalui tata kelola keuangan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

Kontribusi juga berasal dari dua badan usaha milik daerah, yakni Perumda Tirta Arut dan BPR Marunting Sejahtera, yang meraih predikat sehat dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan dengan pola konsorsium serta pengelolaan persampahan.

Pemkab Kobar juga melakukan transformasi pengelolaan aset daerah dari sekadar pencatatan administratif menjadi pemanfaatan bernilai ekonomi. Upaya ini mendukung penguatan kemandirian fiskal, ditandai dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 11 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2024 serta peningkatan indeks SPBE dari 2,87 pada 2024 menjadi 3,18 pada 2025.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Kobar dinilai menunjukkan kinerja inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis kolaborasi dan optimalisasi sumber daya. (sam/yit)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Empat Celah Korupsi di Pemkab Gumas Jadi Sorotan Bupati

Empat Celah Korupsi di Pemkab Gumas Jadi Sorotan Bupati

Gumas memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi penguatan kepemimpinan berintegritas dan strategi pencegahan korupsi 2026.

Kemendagri Godok Skema DAU untuk Bayar Gaji PPPK, Daerah yang Kesulitan Fiskal Mulai Dapat Harapan

Kemendagri Godok Skema DAU untuk Bayar Gaji PPPK, Daerah yang Kesulitan Fiskal Mulai Dapat Harapan

Kemendagri tengah menggodok skema penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu daerah yang kesulitan bayar PPPK

Aturan Baru Kemendagri, Kotim Harus Setor 12 Inovasi Daerah

Aturan Baru Kemendagri, Kotim Harus Setor 12 Inovasi Daerah

Pemkab Kotim harus menyesuaikan diri dengan aturan baru Kemendagri dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) mulai 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer