SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Momentum Ramadan hingga Lebaran Idulfitri yang sejatinya merupakan bulan penuh berkah, kerap kali disalahgunakan oleh oknum pengemis jalanan untuk mencari keuntungan pribadi.
Fenomena ini menjadi keresahan tersendiri karena para pengemis tersebut tidak hanya berasal dari dalam Kota Sampit, tetapi juga datang dari daerah lain untuk mengadu peruntungan rejeki di wilayah Kotim.
Para pengemis ini biasanya menyasar sejumlah titik keramaian, terutama pada waktu menjelang sore hari saat masyarakat sedang sibuk beraktivitas mencari takjil atau kudapan berbuka puasa.
Kehadiran mereka yang meminta-minta di tengah kerumunan dinilai meresahkan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum serta kenyamanan warga yang sedang menjalankan ibadah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hawianan, menekankan pentingnya menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Kenyamanan beribadah dapat terganggu seiring dengan tingginya mobilisasi oknum gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang masuk ke wilayah Kotim.
Dinsos Kotim menyoroti hal ini menjadi perhatian serius, mengingat Kotim merupakan daerah strategis yang memiliki akses transportasi lengkap, mulai dari jalur darat, udara, laut, hingga sungai yang memudahkan penduduk melakukan migrasi dari berbagai daerah.
"Terkait dengan tugas kami di Dinas Sosial, kenyamanan ini bisa saja terganggu ketika mobilisasi penduduk atau masyarakat itu naik tinggi. Artinya, migrasi dari beberapa daerah perlu kita pantau," ujar Hawianan saat menyampaikan masukan dan saran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan menghadapi Tahun Baru Imlek, Ramadan, dan Lebaran yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim, Jumat (13/2).
Dinas Sosial Kotim telah mengidentifikasi dua fenomena sosial utama yang muncul saat momentum hari besar terutama saat Ramadan hingga Lebaran yaitu kemunculan gelandangan dan pengemis.
"Ini perlu pengamatan ketat terhadap kehadiran mereka agar tidak mengganggu ketertiban dan marwah pemerintah daerah," ujarnya.
Fenomena orang terlantar juga sering kali ditangani Dinsos Kotim. Terdapat indikasi oknum yang menggunakan modus sebagai "orang terlantar" untuk mendapatkan fasilitas tertentu dari pemerintah.
Hawianan mengingatkan kembali kejadian tahun lalu di Bandara Haji Asan Sampit, di mana terdapat seorang calon penumpang yang tidak bisa berangkat karena sakit parah.
Setelah diperiksa, ternyata yang bersangkutan mengidap penyakit serius (HIV), yang sempat memicu kehebohan di kalangan petugas dan masyarakat.
"Kejadian ini menjadi landasan agar koordinasi penanganan orang terlantar tahun ini lebih tingkatkan dan pencegahan dini sebagai antisipasi agar masalah seperti ini tidak terulang," ujarnya.
Hawianan berharap adanya sinergi yang solid antar instansi terkait, baik itu Satpol PP dan Kepolisian dalam hal pengawasan lapangan dan penertiban pengemis di titik-titik keramaian.
Mengoptimalkan peran Pelindo dan KSOP untuk memonitor penumpang yang tiba di pelabuhan guna mendeteksi adanya modus orang terlantar. Demikian pula di Bandara Haji Asan Sampit untuk pemantauan di jalur udara.
"Kami berkomitmen bahwa Dinsos Kotim akan melakukan asesmen terhadap setiap temuan di lapangan. Jika ditemukan unsur modus yang merugikan daerah, akan diambil langkah tegas, namun jika kondisi benar-benar mendesak, pemerintah akan tetap memberikan fasilitasi apabila diperlukan," tandasnya. (hgn)
Editor : Slamet Harmoko