Pensiun Dini Bukan Sekadar Pilihan, Ada Konsekuensi Hak yang Harus Dipenuhi
SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Keinginan berhenti dari status aparatur sipil negara (ASN) atau pensiun dini kerap muncul dengan berbagai alasan. Namun, di balik keputusan tersebut, ada konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, terutama terkait hak pensiun.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotawaringin Timur (Kotim) Kamaruddin Makkalepu menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) memang memiliki hak untuk mengajukan berhenti atas permintaan sendiri kapan saja.
Meski demikian, tidak semua pengajuan otomatis d iikuti dengan hak pensiun.
Menurutnya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang PNS berhak menerima pensiun, yakni minimal berusia 50 tahun dengan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun.
“Pengajuan berhenti itu diperbolehkan kapan saja. Namun, hak pensiun hanya diberikan jika syarat usia dan masa kerja terpenuhi,” jelas Kamaruddin.
Ia menegaskan, PNS yang memutuskan mundur sebelum memenuhi ketentuan tersebut tetap dapat berhenti, tetapi harus siap kehilangan hak pensiun yang seharusnya diterima saat memasuki masa purna tugas.
Baca Juga: 136 Pejabat Dilantik, Bupati Batara Tegaskan Kinerja Tak Maksimal, Enam Bulan Bisa Dicopot
Di sisi lain, besaran manfaat pensiun yang di. erima nantinya juga bergantung pada lamanya masa pengabdian. Semakin panjang masa kerja, semakin besar persentase yang diperoleh dari gaji pokok sebagai dasar perhitungan pensiun.
BKPSDM juga mencatat adanya mekanisme Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang dapat dimanfaatkan ASN menjelang masa purna tugas. Melalui skema ini, pegawai diberikan kesempatan tidak lagi aktif bekerja hingga satu tahun sebelum pensiun, namun tetap menerima gaji pokok secara penuh.
“Selama MPP, pegawai tidak lagi menjalankan tugas, tetapi hak gaji pokok tetap diterima. Sementara tunjangan kinerja da n jabatan tidak lagi diberikan,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
