PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bekerja sama dengan organisasi think tank asal Jepang, Koso Nippon, menggelar kegiatan review program Universal Health Coverage (UHC) pada Rabu, 11 Februari 2026 di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotawaringin Barat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program jaminan kesehatan tersebut.
Koso Nippon merupakan lembaga independen yang fokus pada reformasi kebijakan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan melalui evaluasi partisipatif.
Dalam pelaksanaannya di Indonesia, organisasi ini bermitra dengan Yayasan Nusantara Sejati (YNS) untuk mendampingi pemerintah daerah menilai efektivitas program pembangunan yang telah berjalan.
Plt Sekretaris Bapperida Kobar, Subardianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menilai langsung program UHC, apakah perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan.
Hasil penilaian tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kobar, Achmad Rois, mengatakan hasil akhir review akan disusun secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai masukan objektif dari evaluator maupun masyarakat penilai.
Ia menegaskan bahwa setiap kelemahan yang ditemukan selama proses evaluasi harus menjadi catatan penting untuk perbaikan program.
“Setelah dirumuskan, hasilnya diharapkan tidak hanya menjadi rujukan bagi Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi juga bisa menjadi referensi secara nasional terkait program UHC,” ujar Rois usai kegiatan.
Dari rekap suara 31 warga penilai yang dipilih secara acak, sebanyak 22 orang menilai program UHC perlu diperbaiki, sembilan orang menyatakan program sudah baik dan tidak perlu diubah, serta tidak ada peserta yang mengusulkan penghentian program.
Metode review program ini merupakan pendekatan baru evaluasi kebijakan daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menilai capaian nyata, tingkat penerimaan publik, serta efektivitas program sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah tahun berikutnya. (sam)
Editor : Slamet Harmoko