JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu kerusuhan.
Pernyataan itu disampaikan MUI menanggapi gelombang aksi demonstrasi di beberapa daerah, dengan penekanan agar kritik disalurkan melalui mekanisme yang sah dan tanpa melukai keselamatan publik.
Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menegaskan, hak menyampaikan pendapat tetap harus berjalan sejajar dengan tanggung jawab menjaga ketertiban.
”Aspirasi masyarakat yang disampaikan di ruang publik juga dipastikan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR,” kata Marsudi, mengingatkan publik agar memilih cara-cara yang tidak merugikan masyarakat.
MUI juga membuka ruang dialog lintas agama dan komunitas untuk meredam ketegangan dan mendorong solusi yang konstruktif.
Organisasi itu bersama tokoh lintas agama telah merumuskan sejumlah sikap untuk menjaga persatuan dan menekan narasi provokatif yang dapat memperkeruh suasana.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana, memberikan pernyataan serupa. Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional, tetapi harus disalurkan dengan tertib agar tidak menjerumuskan publik pada kerugian materi maupun korban jiwa.
”Kebebasan berekspresi harus tersalurkan secara tertib, bukan dengan tindakan anarkis,” tegas Aditya.
Para tokoh agama dan pengamat sama-sama mengingatkan peran penting tokoh publik untuk menahan diri dan menunjukkan empati.
Mereka meminta pemerintah dan lembaga perwakilan untuk segera menindaklanjuti tuntutan melalui jalur resmi agar ruang aspirasi tetap hidup tanpa mengorbankan keamanan publik.
Langkah-langkah preventif, seperti fasilitasi forum dialog, patroli menjaga ketertiban, dan verifikasi informasi, dinilai penting untuk meredakan tensi. (*/ign)
Editor : Gunawan.