SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta Pemerintah Kabupaten Kotim bersikap tegas terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memenuhi kewajiban menyediakan kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Abadi menegaskan bahwa kewajiban plasma 20 persen merupakan hak masyarakat yang telah diatur dalam berbagai regulasi.
Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan aturan tersebut dijalankan secara nyata oleh seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kotim.
Baca Juga: Kasus Persetubuhan Anak di Gunung Mas Viral di Medsos, Ibu Korban Bongkar Kelakuan Bejat Suaminya
“Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan hak masyarakat terpenuhi. Jangan sampai kewajiban plasma hanya menjadi aturan di atas kertas tanpa realisasi yang nyata di lapangan,” ujarnya.
Menurut Abadi, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas agar perusahaan perkebunan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan perusahaan yang tidak patuh, pemerintah diminta tidak ragu memberikan teguran hingga menjatuhkan sanksi sesuai aturan.
Ia menilai persoalan plasma hingga kini masih menjadi salah satu sumber keluhan masyarakat di kawasan perkebunan. Banyak warga merasa belum menikmati manfaat investasi perkebunan kelapa sawit secara adil karena realisasi kebun plasma belum berjalan maksimal.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kehadiran investasi harus memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar, salah satunya melalui kebun plasma,” tegas politisi PKB tersebut.
Abadi juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan, terutama terhadap perusahaan yang akan mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
