JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kebijakan proteksionisme yang dijalankan Pemerintahan Donald Trump telah menimbulkan efek jangka panjang terhadap pola perdagangan dunia.
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kini dihadapkan pada tantangan mempertahankan kestabilan ekonomi nasional di tengah pergeseran kebijakan luar negeri AS yang lebih mengedepankan kepentingan unilateral ketimbang kerjasama multilateral.
Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi ekonomi yang terarah dan proaktif untuk meredam potensi pelemahan ekonomi.
Agus Harimurti Yudhoyono, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat.
Menurut AHY, Prabowo menjalankan dua jalur diplomasi utama: pertama dengan mengirim tim perwakilan ke Washington DC; kedua dengan mempererat komunikasi bersama pemimpin negara-negara Asia dan mitra global lainnya.
”Inilah contoh diplomasi yang adaptif dan responsif—tidak sekadar reaktif, tetapi juga tak pasif,” ujar AHY.
AHY memperingatkan bahwa kebijakan tarif tinggi bisa membawa dunia ke dua skenario ekstrem.
Pertama, terjadinya solidaritas kolektif negara-negara yang menolak dominasi AS dan berupaya membangun kerangka ekonomi alternatif.
Kedua, jika kebijakan Trump terbukti efektif, justru akan memperkuat posisi AS sebagai kekuatan tunggal yang semakin hegemonik.
Jika negara-negara sepakat mengganyang kebijakan Amerika Serikat dan membentuk aliansi tandingan, AHY memperkirakan dunia akan terfragmentasi menjadi blok-blok ekonomi-politik baru.
”Persaingan tidak hanya akan muncul di ranah perdagangan, tetapi juga dalam perebutan pengaruh strategis,” jelasnya, seraya menambahkan potensi eskalasi konflik regional seperti di Asia Pasifik.
Lebih jauh, AHY menyoroti ketegangan global—mulai dari perang Rusia-Ukraina, krisis Gaza dan Iran, hingga sengketa Laut Cina Selatan—yang bisa memicu konfrontasi lebih berbahaya.
”Kita semua perlu bersiap menghadapi skenario terburuk: terbukanya konflik militer di beberapa kawasan,” tuturnya.
Sebelumnya, Trump menaikkan tarif impor di tengah sengketa dagang AS-China; AS memberlakukan bea masuk hingga total 145%, sementara China menjawab dengan tarif rata-rata 84% untuk produk AS.
Menanggapi situasi tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan menjaga sikap netral—tidak memihak AS maupun China.
”Kedua negara adalah sahabat dekat kami. Indonesia berperan sebagai jembatan, bukan pilihan yang memutus,” kata Prabowo, yang juga berharap AS dan China segera menemukan titik temu dalam negosiasi mereka.
Ke depan, diplomasi ekonomi Indonesia perlu lebih sigap menanggapi dinamika geopolitik dan perdagangan dunia.
Penguatan diplomasi publik, peningkatan kapasitas negosiator dagang, serta koordinasi lintas kementerian menjadi fondasi utama untuk membangun ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dan berkelanjutan.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu menahan dampak kebijakan pasca-Trump, tetapi juga berkontribusi menciptakan tatanan perdagangan global yang lebih adil. (*)
Editor : Gunawan.