JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak.
HMI Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menganggap langkah pembaruan UU TNI ini sebagai strategi mengoptimalkan sistem pertahanan di tengah situasi geopolitik global yang semakin menantang.
Muhammad Falah Musyafa, Ketua Umum HMI UNJ, menyatakan bahwa perubahan peraturan ini merupakan upaya konstruktif yang seharusnya tidak disalahgunakan sebagai alat provokasi yang menghambat kemajuan sektor pertahanan.
Menurut Falah, revisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih responsif terhadap dinamika global.
”Perubahan ini menandakan langkah strategis yang tepat, mengingat tantangan global memerlukan peningkatan di berbagai sektor, termasuk pertahanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan masyarakat untuk mewujudkan kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin beragam di masa depan.
Falah menambahkan, pembaruan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkokoh fondasi pertahanan nasional, tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Selain HMI UNJ, Serikat Pelajar Muslim Indonesia (SEPMI) juga menyatakan dukungan atas revisi UU TNI.
Plt Ketua Umum SEPMI, Mohammad Wirajaya, mengungkapkan, perubahan tersebut merupakan upaya penting untuk meningkatkan profesionalisme dan modernisasi TNI, sehingga institusi ini dapat menghadapi tantangan geopolitik dengan lebih baik.
”Pembaharuan ini adalah langkah adaptif yang diperlukan agar TNI senantiasa relevan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi serta supremasi sipil,” kata Wirajaya.
Ia menambahkan bahwa UU yang baru ini menyediakan landasan hukum yang lebih jelas mengenai peran TNI, kesejahteraan prajurit, dan optimalisasi tugas dalam menjaga stabilitas nasional, sambil mendorong reformasi internal agar pertahanan Indonesia semakin tangguh dan akuntabel.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menegaskan bahwa revisi UU TNI telah sejalan dengan ekspektasi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
”Kami mendukung langkah ini karena memang sesuai dengan harapan dan kebutuhan bangsa,” ujar Puan.
Meskipun beberapa kalangan mengkritik revisi ini, Puan menekankan bahwa DPR tetap memihak pada kepentingan rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional.
”Kami di DPR bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan dan keamanan negara,” katanya. (*)
Editor : Gunawan.